Mahfud MD Dukung Prabowo Berantas Korupsi
Kamis, 24 Oktober 2024 - 07:40 WIB
loading...
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengomentari komitmen dan janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Menurutnya, Prabowo sangat pantas dan beralasan untuk memberantas korupsi saat segala kewenangan kini berada di tangannya meskipun beberapa menteri dan wamen yang ada di kabinetnya pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.
"Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu. Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi memang secara moral dan kesan publik kurang positif," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, masyarakat sebenarnya sudah tahu siapa yang terlibat kasus apa, siapa yang kasusnya tampak direkayasa, dan siapa sosok-sosok yang tampak memaksa untuk bebas dari kasus.
Baca Juga: Perjuangkan Ekonomi Pancasila, Prabowo Tegaskan Komitmennya Berantas Korupsi
Meski begitu, Mahfud membenarkan, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang berpengaruh kepada efektivitas keputusan yang akan diambil atau dijalankan. Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang sedang mendapatkan sorotan karena tersangkut kasus pasti mencari cara untuk selamat.
"Oh ya, sudah pasti, pasti berpengaruh karena kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat dan mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral," kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
"Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu. Artinya, begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat, tapi memang secara moral dan kesan publik kurang positif," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, masyarakat sebenarnya sudah tahu siapa yang terlibat kasus apa, siapa yang kasusnya tampak direkayasa, dan siapa sosok-sosok yang tampak memaksa untuk bebas dari kasus.
Baca Juga: Perjuangkan Ekonomi Pancasila, Prabowo Tegaskan Komitmennya Berantas Korupsi
Meski begitu, Mahfud membenarkan, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang berpengaruh kepada efektivitas keputusan yang akan diambil atau dijalankan. Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang sedang mendapatkan sorotan karena tersangkut kasus pasti mencari cara untuk selamat.
"Oh ya, sudah pasti, pasti berpengaruh karena kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat dan mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral," kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
Lihat Juga :
