Yusril Klarifikasi soal Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

"Tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk apa-apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," katanya.

Yusril mengatakan, dia akan mengkoordinasikan dengan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai masalah hak asasi manusia, termasuk dengan pernyataan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengakui pelanggaran HAM berat pada 1998.

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran pelanggaran ham berat di masa lalu. Dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama," katanya.

"Tentu kita memiliki suatu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah ini, pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, dan juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara ini dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita sendiri," katanya.