Subsidi Kuota Internet, PKS: Alhamdulillah Pemerintah Dengar Aspirasi Kami

Sabtu, 29 Agustus 2020 - 04:08 WIB
loading...
Subsidi Kuota Internet,...
Juru Bicara PKS, Pipin Sopian menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi PKS terkait subsidi kuota internet, walaupun sebenarnya terlambat. FOTO/DOK.SINDOphoto/SUTIKNO
A A A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengeluarkan kebijakan memberikan bantuan kuota internet untuk proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19 . Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi PKS, walaupun sebenarnya terlambat.

"Alhamdulillah pemerintah mendengar keluhan masyarakat yang sudah disuarakan oleh PKS selama ini, meski sebenarnya terlambat. PJJ sudah berlangsung sejak lama, masyarakat sudah banyak yang terbebani kuota internet selama masa pandemi," kata Pipin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Dia mengatakan, sebelumnya PKS telah lebih dahulu menjalankan program Gerakan Nasional Berbagi Kuota Internet atau Wifi Gratis (GEREGET) PKS sebagai bukti partainya ingin menjadi bagian dari solusi. (Baca juga: Jawab Keluhan PJJ, Diferensia Bangun Gerakan Bagi-bagi Kuota Internet Gratis )

"Kami PKS telah meluncurkan program GEREGET PKS pada 24 Agustus 2020 yang lalu sebagai bentuk kontribusi PKS memberi solusi atas permasalahan terbebaninya masyarakat terhadap kuota internet. Bahkan bukan cuman berbagi kuota/wifi gratis, kami juga memberikan bantuan handpone kepada pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan," kata Pipin.

Ke depan, dia melanjutkan, PKS bakal tetap berkomitmen memberi kontribusi konkret atas berbagai permasalahan di masyarakat. Termasuk, mengawal dan memastikan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kuota internet ini terlaksana dan tepat sasaran.

PKS juga menilai pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan bantuan berupa kuota internet, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gawai. (Baca juga: Ini Rekomendasi Panja PJJ DPR Kepada Mendikbud Nadiem Makarim )

"Kami PKS akan mengawal dan memastikan kebijakan pemerintah terkait bantuan kuota internet terlaksana dan tepat sasaran. Kami juga mendorong pemerintah tidak hanya memberikan bantuan kuota internet, namun juga membantu fasilitas pendukung lainnya seperti gawai, karena masih saja ada masyarakat bawah belum memiliki gawai yang memadai untuk melakukan PJJ," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Putusan MK Baru Langkah...
Putusan MK Baru Langkah Awal, IAW Dorong Restitusi Historis Kuota Internet Hangus
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Sekjen PKS: Pemilih...
Sekjen PKS: Pemilih Muda Jadi Kunci, Kader Harus Siap Menangkan Pemilu 2029
PKS Ajak Gema Keadilan...
PKS Ajak Gema Keadilan Jadi Inkubator Pemimpin Muda
Presiden PKS soal Perpres...
Presiden PKS soal Perpres 111/2025: Langkah Tepat Pemerintah Jadikan Kampanye LGBTQ Ancaman Nonmiliter
PKS Targetkan 2 Kali...
PKS Targetkan 2 Kali Lipat Legislator Muda di Senayan pada 2029
Pembelajaran Jarak Jauh...
Pembelajaran Jarak Jauh Dampak Hemat Energi Sebaiknya Dilakukan Selektif
Peduli Keselamatan Pemudik,...
Peduli Keselamatan Pemudik, PKS Dirikan Posko Pelayanan Mudik Gratis
Indosat HiFi Air Hadirkan...
Indosat HiFi Air Hadirkan Internet Rumah Instan untuk Streaming hingga WFH
Rekomendasi
5 Data Ini Perlihatkan...
5 Data Ini Perlihatkan Bagaimana Tarif Impor Terbaru Trump Berdampak ke Ekonomi
Chery Kirim Sinyal Kuat...
Chery Kirim Sinyal Kuat Kehadiran J6 Series di GIIAS 2026
Salip Nvidia, Apple...
Salip Nvidia, Apple Kembali Jadi Perusahaan Paling Berharga di Dunia
Berita Terkini
Gempa M7,1 Guncang Jepang,...
Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
PWI Cabut Laporan Polisi...
PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris
Perindo Bekali Anggota...
Perindo Bekali Anggota Legislatif Strategi Pemenangan dan Pemahaman Teknis Kepemiluan
Anggota DPRD Jatim Ditahan...
Anggota DPRD Jatim Ditahan KPK, Diduga Beri Suap Rp1,5 Miliar demi Jatah Dana Hibah Rp83,4 Miliar
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved