Presiden Prabowo Diharapkan Bawa Indonesia Jadi 13 Negara Terbesar Dunia di 2029
loading...
A
A
A
Transparency International membuat indeks. Di tahun 2014: Skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34, dengan peringkat 107. Di tahun 2023: Skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115.
"Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat. Menurunnya kualitas demokrasi juga perlu mendapatkan perhatian. Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
"Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49. Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun," paparnya.
Dia berpandangan kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik. Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa demokrasi yang kuat, lanjut dia, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah. Maka reshuffle kabinet diperlukan sebagai cara Prabowo membuat para menteri bekerja maksimum.
"Apalagi kabinet Prabowo lumayan “gemuk.” Jika bertambah menteri dan wakil menteri tak menjadi tambahan prestasi, reshuffle kabinet sejak tahun pertama, bahkan enam bulan pertama menjadi pilihan," tandasnya.
Denny menjelaskan reshuffle kabinet yang dilakukan sejak 6 bulan hingga 1 tahun pertama harus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kementeriannya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Jika ada menteri yang tidak mampu menjalankan visi besar untuk Indonesia, maka mereka harus segera diganti.
"Ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa Prabowo memiliki standar yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih," kata dia.
"Ini juga akan menjadi lonceng yang keras di telinga menteri dan wakil menteri. Mereka kini berada di bawah Presiden yang meletakkan standar yang tinggi agar kapal Indonesia cepat berlayar," sambungnya.
"Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat. Menurunnya kualitas demokrasi juga perlu mendapatkan perhatian. Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
"Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49. Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun," paparnya.
Dia berpandangan kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik. Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanpa demokrasi yang kuat, lanjut dia, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah. Maka reshuffle kabinet diperlukan sebagai cara Prabowo membuat para menteri bekerja maksimum.
"Apalagi kabinet Prabowo lumayan “gemuk.” Jika bertambah menteri dan wakil menteri tak menjadi tambahan prestasi, reshuffle kabinet sejak tahun pertama, bahkan enam bulan pertama menjadi pilihan," tandasnya.
Denny menjelaskan reshuffle kabinet yang dilakukan sejak 6 bulan hingga 1 tahun pertama harus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kementeriannya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Jika ada menteri yang tidak mampu menjalankan visi besar untuk Indonesia, maka mereka harus segera diganti.
"Ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa Prabowo memiliki standar yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih," kata dia.
"Ini juga akan menjadi lonceng yang keras di telinga menteri dan wakil menteri. Mereka kini berada di bawah Presiden yang meletakkan standar yang tinggi agar kapal Indonesia cepat berlayar," sambungnya.
Lihat Juga :
