Jaga Stabilitas Jelang Pelantikan Presiden, Pemerintah Antisipasi Karhutla
Minggu, 13 Oktober 2024 - 10:14 WIB
loading...
KLHK terus mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menjelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus menjaga stabilitas kondisi di semua lini. Salah satunya dengan mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) .
Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Thomas Nifinluri.
Menurut Thomas, KLHK terus mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah-wilayah rawan karhutla, dan meningkatkan upaya pencegahan terutama di wilayah yang belum memasuki musim kemarau.
"Tahun ini, berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua pada confidence level ≥80 persen (high) terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38 persen. Jumlah hotspot tahun 2024 periode 1 Januari s.d. 10 Oktober sebanyak 3.163 titik sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.786 titik," kata Thomas Nifinluri dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).
Baca juga: Megawati dan Prabowo Saling Titip Salam, Dijadwalkan Bertemu Sebelum Pelantikan Presiden
Sementara itu, luas karhutla periode 1 Januari s.d. 30 September 2024 adalah sebesar 283.620,51 ha yang terdiri dari luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 ha (8,88 persen) dan pada tanah mineral seluas 258.4265,94 ha (91,12 persen).
Luas areal terbakar tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 93.572,19 ha pada tanah mineral, Nusa Tenggara Barat 34.430,48 ha pada tanah mineral dan Jawa Timur sebesar 18.822,62 ha terdiri pada tanah mineral.
Areal karhutla didominasi lahan tidak berhutan sebesar 252.320,33 ha (88,96 persen) dan berhutan 31.300,18 ha (11,04 persen). Luas tertinggi pada jenis penutupan lahan belukar sebesar 158.893,53 ha (56,02 persen) dari total luas karhutla Indonesia periode Januari s.d. September tahun 2024.
Analisis perkembangan musim hujan Dasarian III September 2024, berdasarkan jumlah ZOM sebanyak 19 persen wilayah Indonesia masuk musim hujan.
Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan bagian utara, Sulawesi Tengah bagian tengah, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.
"Dalam rangka kesiapsiagaan dan mengoptimalkan pengerahan sumber daya pengendalian karhutla, hingga saat ini masih delapan provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Sumsel, NTB, Jambi, Kaltim, Kalbar, NTT, dan Kalimantan Selatan," tutur Thomas.
Pada provinsi-provinsi rawan tersebut telah dioptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi upaya pencegahan karhutla seperti deteksi dini titik panas, patroli pencegahan karhutla oleh Manggala Agni, bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), operasi modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara, dan penataan ekosistem gambut.
"Upaya pencegahan sampai dengan 10 Oktober 2024 juga dilakukan melalui kegiatan patroli pencegahan baik dilakukan secara mandiri oleh Manggala Agni pada 1.725 desa, dan secara terpadu bersama UPT KLHK, TNI/Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas) dan Masyarakat Peduli Api pada 379 desa. Patroli pencegahan sudah dilaksanakan di Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Papua, dan Papua Barat," jelas Thomas.
KLHK juga terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla. KLHK telah membentuk MPA sebanyak 7.428 personel yang tersebar di dua puluh sembilan provinsi. Pada tahun 2024 telah dilakukan pembentukan MPA di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dengan jumlah peserta 345 personel.
Pembinaan MPA di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta 250 personil. Penguatan MPA di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta 150 personel.
Operasi Modifikasi Cuaca telah dilaksanakan di Riau sebanyak 48 sortie (41.000 kg NaCl), Jambi sebanyak 14 sortie (11.140 kg NaCl), Kalimantan Barat sebanyak 11 sortie (8.800 kg NaCl), Kalimantan Tengah sebanyak 12 sortie (10.400 kg NaCl), Sumatera Selatan sebanyak 13 sortie (10.400 kg NaCl), Kalimantan Selatan sebanyak 16 sortie (12.800 kg NaCl).
Menyikapi eskalasi karhutla dan status kesiagaan darurat, KLHK telah menyampaikan surat kepada Kepala BNPB melalui surat No. S.204/MenLHK/PPI/ PPI.4/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 hal Permohonan Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Operasi udara juga dilakukan melalui patroli udara dan water bombing, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2024 hingga sampai saat ini yang melibatkan 8 helikopter dari BNPB dan KLHK yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Pandangan ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Thomas Nifinluri.
Menurut Thomas, KLHK terus mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah-wilayah rawan karhutla, dan meningkatkan upaya pencegahan terutama di wilayah yang belum memasuki musim kemarau.
"Tahun ini, berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua pada confidence level ≥80 persen (high) terdapat penurunan sebanyak 4.623 titik panas atau 59,38 persen. Jumlah hotspot tahun 2024 periode 1 Januari s.d. 10 Oktober sebanyak 3.163 titik sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.786 titik," kata Thomas Nifinluri dalam keterangannya, Minggu (13/10/2024).
Baca juga: Megawati dan Prabowo Saling Titip Salam, Dijadwalkan Bertemu Sebelum Pelantikan Presiden
Sementara itu, luas karhutla periode 1 Januari s.d. 30 September 2024 adalah sebesar 283.620,51 ha yang terdiri dari luas karhutla lahan gambut seluas 25.193,57 ha (8,88 persen) dan pada tanah mineral seluas 258.4265,94 ha (91,12 persen).
Luas areal terbakar tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 93.572,19 ha pada tanah mineral, Nusa Tenggara Barat 34.430,48 ha pada tanah mineral dan Jawa Timur sebesar 18.822,62 ha terdiri pada tanah mineral.
Areal karhutla didominasi lahan tidak berhutan sebesar 252.320,33 ha (88,96 persen) dan berhutan 31.300,18 ha (11,04 persen). Luas tertinggi pada jenis penutupan lahan belukar sebesar 158.893,53 ha (56,02 persen) dari total luas karhutla Indonesia periode Januari s.d. September tahun 2024.
Analisis perkembangan musim hujan Dasarian III September 2024, berdasarkan jumlah ZOM sebanyak 19 persen wilayah Indonesia masuk musim hujan.
Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan bagian utara, Sulawesi Tengah bagian tengah, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat dan sebagian Papua.
"Dalam rangka kesiapsiagaan dan mengoptimalkan pengerahan sumber daya pengendalian karhutla, hingga saat ini masih delapan provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Sumsel, NTB, Jambi, Kaltim, Kalbar, NTT, dan Kalimantan Selatan," tutur Thomas.
Pada provinsi-provinsi rawan tersebut telah dioptimalkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi upaya pencegahan karhutla seperti deteksi dini titik panas, patroli pencegahan karhutla oleh Manggala Agni, bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), operasi modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara, dan penataan ekosistem gambut.
"Upaya pencegahan sampai dengan 10 Oktober 2024 juga dilakukan melalui kegiatan patroli pencegahan baik dilakukan secara mandiri oleh Manggala Agni pada 1.725 desa, dan secara terpadu bersama UPT KLHK, TNI/Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas) dan Masyarakat Peduli Api pada 379 desa. Patroli pencegahan sudah dilaksanakan di Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Papua, dan Papua Barat," jelas Thomas.
KLHK juga terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla. KLHK telah membentuk MPA sebanyak 7.428 personel yang tersebar di dua puluh sembilan provinsi. Pada tahun 2024 telah dilakukan pembentukan MPA di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dengan jumlah peserta 345 personel.
Pembinaan MPA di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta 250 personil. Penguatan MPA di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta 150 personel.
Operasi Modifikasi Cuaca telah dilaksanakan di Riau sebanyak 48 sortie (41.000 kg NaCl), Jambi sebanyak 14 sortie (11.140 kg NaCl), Kalimantan Barat sebanyak 11 sortie (8.800 kg NaCl), Kalimantan Tengah sebanyak 12 sortie (10.400 kg NaCl), Sumatera Selatan sebanyak 13 sortie (10.400 kg NaCl), Kalimantan Selatan sebanyak 16 sortie (12.800 kg NaCl).
Menyikapi eskalasi karhutla dan status kesiagaan darurat, KLHK telah menyampaikan surat kepada Kepala BNPB melalui surat No. S.204/MenLHK/PPI/ PPI.4/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 hal Permohonan Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Operasi udara juga dilakukan melalui patroli udara dan water bombing, yang telah dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2024 hingga sampai saat ini yang melibatkan 8 helikopter dari BNPB dan KLHK yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
(maf)
Lihat Juga :
