Ultimatum Prabowo ke Ketum Parpol: Jangan Tugaskan Menteri untuk Cari Uang dari APBN

JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan telah mengultimatum semua ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisinya agar tidak menugaskan kader menjadi menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Umum Partai Gerindra itu terang-terangan dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

“Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, saat ini sudah memasuki zaman digital. Menteri Pertahanan (Menhan) ini pun memperingati bagi calon menteri tak menyelewengkan APBN.





"Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," tegasnya.

Meski begitu, Prabowo memahami, setiap partai politik pasti memerlukan uang dan sumber daya. Namun, ia berharap pencarian uang itu dilakukan dengan cara yang halal.

"Ini terbuka saja kita, mari kita kelola kekayaan kita, sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," terang Prabowo.



Menurutnya, sumber daya Indonesia sangat besar. Salah satunya, kata dia, sumber daya alam. "Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita besar, pantai kita salah satu terbesar di dunia," tandasnya.

Maruli Simanjuntak Pastikan Proses Pelantikan Prabowo-Gibran Tak Ada Gangguan

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang tak ada gangguan. “Saya kira tidak ada permasalahan ya. Kita sudah sampai perkembangan terakhir. Jadi kekuatan-kekuatan sudah kita baca hampir tidak ada (potensi gangguan),” kata Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/10/2024).



Maruli menjelaskan, TNI AD akan melakukan pengamanan saat acara pelantikan di Gedung MPR-DPR. Tak hanya itu, anggota TNI juga akan disiapkan di kawasan Istana Kepresidenan.

“Jadi kita hanya mempersiapkan pengamanan yang rutin saja, tidak ada hal-hal yang terlalu menonjol kira-kira. Mudah-mudahan bisa lancar nanti. Nanti dilantik DPR datang ke Istana, nanti presiden yang sudah menyelesaikan masa tugasnya kembali ya kita amankan itu aja supaya keamanan tertib, nah itu juga yang kita bantu," ujarnya.



Sebagai informasi, pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri pelantikan tersebut.

"Insya Allah datang. Jadi Pak Presiden memang sejak awal sudah mengatakan akan datang di pelantikan. So pastilah Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

"Jadi hadir di DPR, hadir di DPR," tegasnya.



Pratikno menjelaskan secara aturan kenegaraan tidak ada kewajiban bagi Jokowi untuk menghadiri pelantikan Prabowo di DPR. Namun, kehadiran presiden pada pelantikan presiden terpilih telah dilakukan pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi kalau aturan enggak ada. Tapi kan selama ini juga hadir pada waktu tahun 2014 Pak Presiden SBY dan Pak Wapres Boediono hadir. Jalan dulu masuk kemudian disusul oleh waktu itu presiden terpilih Jokowi dan Pak Wapres terpilih Pak JK masuk. Terus biasa kan di depan seperti 2014 dulu jadi ada presiden dan presiden terpilih wapres dan wapres terpilih setelah pelantikan ganti posisi itu aja," jelasnya.

Pratikno mengungkapkan nantinya Jokowi akan bertemu langsung Prabowo di DPR pada saat pelantikan. Setelahnya, Jokowi akan terlebih dahulu tiba di Istana Merdeka untuk mempersiapkan acara pisah sambut.

"Nah karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan pisah sambut ya. Jadi setelah pelantikan di DPR rencananya Pak Presiden ke 7 akan lebih dulu berangkat ke Istana Merdeka. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara pisah sambut," ungkapnya.