Berantas TPPO di ASEAN, Menko Polhukam Tegaskan Pentingnya Kerja Sama
Rabu, 09 Oktober 2024 - 07:51 WIB
loading...
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community Council (APSC) ke-28 di Laos, Selasa (8/20/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, diperlukan kerja sama antar negara. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Pandangan ini disampaikan Menko Polhukam saat menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community Council (APSC) ke-28 di Laos, Selasa (8/20/2024).
"ASEAN perlu menindaklanjuti dan memberikan kesepakatan khusus terhadap ASEAN Leaders Declarations on Combating in Persons Caused by Abused of technology," kata Hadi dalam forum pertemuan tersebut.
Hadi menjelaskan, korban TPPO di Asia Tenggara kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal lain seperti penipuan secara daring atau online.
Baca juga: Pemerintah Diminta Bedakan TPPO dan Pekerja Migran Unprosedural
Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya warga yang menjadi korban penipuan daring yang dilakukan oleh para korban TPPO tersebut.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak ditangani secara bersama-sama, Hadi khawatir di masa depan, ASEAN akan berubah menjadi pusat tindak kriminal di bidang penipuan dan perdagangan.
"Menjadi epcentre of growth, kawasan Asia Tenggara bisa menjadi epicentre of scams," ujar Menko Polhukam.
Hadi melanjutkan, ASEAN sendiri telah menyepakati kerja sama di bidang penegakan hukum dalam perjanjian ASEAN Mutual Legal Assistance.
Karenanya dia berharap, perjanjian tersebut bisa menjadi landasan utama terbentuknya kerja sama antara negara di ASEAN dalam menangani kejahatan TPPO.
Sementara itu, delegasi Indonesia di APSC ke-28 juga menekankan pentingnya peran semua pihak untuk menahan diri di Laut China Selatan. Hal ini untuk menghindari munculnya eskalasi dan ketegangan yang dapat membawa pada konflik terbuka.
Hadi menyampaikan, keamanan maritim perlu terus diperkuat, termasuk melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded AMF (EAMF).
"Penyusunan Code of Conduct on South China Sea juga perlu segera difinalisasi sebagai panduan untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan," jelasnya.
Setelah memimpin Delegasi RI pada pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN ke-28, Menko Polhukam akan menjadi Delegasi RI pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI K.H. Maruf Amin.
Pada tahun 2024 ini, Laos merupakan Ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 serta KTT terkait lainnya. Terdapat 11 KTT termasuk KTT dengan mitra eksternal ASEAN termasuk Kanada, RRT, Jepang, Republik Korea, Australia, India, AS dan PBB.
Pandangan ini disampaikan Menko Polhukam saat menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community Council (APSC) ke-28 di Laos, Selasa (8/20/2024).
"ASEAN perlu menindaklanjuti dan memberikan kesepakatan khusus terhadap ASEAN Leaders Declarations on Combating in Persons Caused by Abused of technology," kata Hadi dalam forum pertemuan tersebut.
Hadi menjelaskan, korban TPPO di Asia Tenggara kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal lain seperti penipuan secara daring atau online.
Baca juga: Pemerintah Diminta Bedakan TPPO dan Pekerja Migran Unprosedural
Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya warga yang menjadi korban penipuan daring yang dilakukan oleh para korban TPPO tersebut.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak ditangani secara bersama-sama, Hadi khawatir di masa depan, ASEAN akan berubah menjadi pusat tindak kriminal di bidang penipuan dan perdagangan.
"Menjadi epcentre of growth, kawasan Asia Tenggara bisa menjadi epicentre of scams," ujar Menko Polhukam.
Hadi melanjutkan, ASEAN sendiri telah menyepakati kerja sama di bidang penegakan hukum dalam perjanjian ASEAN Mutual Legal Assistance.
Karenanya dia berharap, perjanjian tersebut bisa menjadi landasan utama terbentuknya kerja sama antara negara di ASEAN dalam menangani kejahatan TPPO.
Sementara itu, delegasi Indonesia di APSC ke-28 juga menekankan pentingnya peran semua pihak untuk menahan diri di Laut China Selatan. Hal ini untuk menghindari munculnya eskalasi dan ketegangan yang dapat membawa pada konflik terbuka.
Hadi menyampaikan, keamanan maritim perlu terus diperkuat, termasuk melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded AMF (EAMF).
"Penyusunan Code of Conduct on South China Sea juga perlu segera difinalisasi sebagai panduan untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan," jelasnya.
Setelah memimpin Delegasi RI pada pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN ke-28, Menko Polhukam akan menjadi Delegasi RI pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI K.H. Maruf Amin.
Pada tahun 2024 ini, Laos merupakan Ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 serta KTT terkait lainnya. Terdapat 11 KTT termasuk KTT dengan mitra eksternal ASEAN termasuk Kanada, RRT, Jepang, Republik Korea, Australia, India, AS dan PBB.
(maf)
Lihat Juga :
