Revisi UU KIP Jadikan Lembaga Publik Makin Transparan dan Akuntabel
Selasa, 08 Oktober 2024 - 19:07 WIB
loading...
A
A
A
Dalam sambutan yang dibacakan Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Hasyim Gautama, Dirjen IKP menekankan adanya peningkatan akses informasi, kebutuhan penguatan peran Komisi Informasi hingga adaptasi terhadap teknologi digital.
Karena itu, revisi UU KIP diperlukan agar menjadikan lembaga publik makin transparan dan akuntabel. Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi beberapa kluster permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Bahkan, Komisi Informasi Pusat juga telah melakukan kajian dan menyerahkan salinan naskah kajian atas UU KIP kepada Menteri Kominfo.
“Isunya terkait pemohon dan badan publik, proses pengelolaan informasi publik, Komisi Informasi, penyelesaian sengketa, hingga pascaputusan Komisi Informasi,” katanya.
Lewat konsultasi publik, Dirjen IKP mengharapkan masyarakat menjadi bagian dari usulan pemerintah dalam proses revisi UU KIP di DPR.
Karena itu, revisi UU KIP diperlukan agar menjadikan lembaga publik makin transparan dan akuntabel. Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi beberapa kluster permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Bahkan, Komisi Informasi Pusat juga telah melakukan kajian dan menyerahkan salinan naskah kajian atas UU KIP kepada Menteri Kominfo.
“Isunya terkait pemohon dan badan publik, proses pengelolaan informasi publik, Komisi Informasi, penyelesaian sengketa, hingga pascaputusan Komisi Informasi,” katanya.
Lewat konsultasi publik, Dirjen IKP mengharapkan masyarakat menjadi bagian dari usulan pemerintah dalam proses revisi UU KIP di DPR.
Lihat Juga :
