Resmi Dilantik, Tamsil Linrung Digadang Jadi Pimpinan DPD RI

JAKARTA - Tamsil Linrung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024-2029. Pelantikan itu digelar di Gedung DPD RI Jakarta.

Tamsil mengatakan, jabatan ini sebagai amanah yang diberikan oleh masyarakat sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dirinya mempertegas kehadirannya kembali di DPD atas dorongan hari nurani untuk mewujudkan politik kemanusiaan yang menjadi tagline dalam perjalanan politiknya.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memilih saya kembali hingga akhirnya saya bisa melenggang ke DPD untuk kedua kalinya Periode 2024-2029," tuturnya usai pelantikan, Selasa (01/10/24).



Tamsil Linrung, sebagai anggota DPD dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, memiliki rekam jejak yang cemerlang Tamsil digadang-gadang bakal menjadi pimpinan DPD RI dalam paket calon Pimpinan yang terdiri dari Sultan Bachtiar Najamudin, GKR Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Tamsil Linrung menegaskan, dirinya ingin menjadikan DPD menjadi sebuah lembaga yang memiliki integritas dan lebih berdaya dari segi fungsi dan kewenangannya sehingga DPD tidak lagi menjadi sebagai lembaga pelengkap saja.



"Semua anggota DPD pastinya punya keinginan untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk bisa mengangkat DPD sebagai lembaga yang terhormat dan bisa menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat di daerah," tegasnya.

Bila dipilih menjadi pimpinan DPD RI periode 2024-2029, Tamsil Linrung menyebut ada beberapa hal yang ingin dibenahi olehnya di dalam DPD RI yaitu, Pertama, dengan melihat kewenangan DPD yang terbatas maka diperlukan komunikasi dengan pimpinan lembaga-lembaga negara lain agar bisa mensupport adanya penguatan DPD ke depan.

“Kita sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu kita ingin mencari titik temu dan kesepahaman bersama dalam menyikapi persoalan kebangsaan terutama kedaerahan,” katanya.

Menurut Tamsil, hasil pertemuan ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi DPD untuk mengambil peran yang lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subiyanto.

Selain karena Prabowo Subianto didukung oleh koalisi mayoritas di DPR, paling tidak ke depannya Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra bisa menjembatani hubungan DPD dan DPR agar ada sinergi dalam membangun sistem keterwakilan yang setara dan seimbang.

Kedua, membangun kolaborasi dengan tanpa meninggalkan prinsip check and balances. Sehingga selain bisa memberikan masukan kepada pemerintah namun juga pengawasan terhadap kinerja pemerintah tetap jalan.

Apalagi kalau melihat pembagian kekuasaan di Indonesia pascaperubahan UUD NRI 1945 menganut division of power. Sehingga tidak jarang ada satu kekuasaan dimiliki lebih dari dua lembaga tinggi negara.

Seperti kekuasaan legislatif tidak hanya dimiliki oleh DPR dan DPD, namun, juga dimiliki Presiden ketika mengusulkan rancangan Undang-Undang (RUU).

Sehingga memungkinkan setiap lembaga tinggi negara untuk saling menjalin komunikasi satu sama lain karena ada beberapa kesamaan kewenangan yang bisa disinergikan. “Ketiga, akan mengoptimalkan segala potensi kewenangan DPD yang dipunya. Khususnya fungsi pengawasan,” ucapnya.

Terakhir, Tamsil menegaskan, DPD harus banyak berperan menjembatani komunikasi pemerintah pusat dengan daerah untuk merumuskan format otonomi daerah yang adil dan seimbang.