Prabowo-Gibran Harus Masukkan Masalah Palestina Dalam Program 100 Hari Kerja
loading...
A
A
A
Untuk itu, pihaknya dan bersama elemen bangsa mendesak agar pemerintahan Indonesia yang baru menjadikan Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Tujuannya tercapainya gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah berikutnya harus ingat bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.
“Konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya
Hidayat Nur Wahid juga menyatakan Indonesia tidak sendiri dalam perjuangan membela dan membebaskan palestina dari penjajahan Israel. Perjuangan ini bisa dilakukan bersama dengan ASEAN, OKI, Liga Arab, dan PBB.
“Fokus Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, bukan Israel, karena fokus pada Israel akan menuju kepada negosiasi yang berujung pada normalisasi,” tegas Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi.
Yon menambahkan Pemerintah Indonesia perlu membentuk utusan khusus Indonesia untuk Palestina, yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Para tokoh bersepakat bahwa isu Palestina harus menjadi agenda prioritas dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam 100 hari pertama kerja mereka. Forum mendesak pemerintah untuk fokus mengawal dan mengupayakan bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran. Indonesia juga dapat mengoptimalkan peran global melalui PBB, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
“Harapan kami, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk ikut serta secara aktif menyelesaikan persoalan Palestina. Sudah terlalu lama Palestina dikecewakan dan diabaikan oleh dunia, saatnya Indonesia menutup luka bangsa Palestina,” tegas Ketua Departemen Riset Adara Relief International selaku Ketua Pelaksana Fitriyah Nur Fadilah.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah berikutnya harus ingat bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi.
“Konstitusi kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya
Hidayat Nur Wahid juga menyatakan Indonesia tidak sendiri dalam perjuangan membela dan membebaskan palestina dari penjajahan Israel. Perjuangan ini bisa dilakukan bersama dengan ASEAN, OKI, Liga Arab, dan PBB.
“Fokus Indonesia adalah kemerdekaan Palestina, bukan Israel, karena fokus pada Israel akan menuju kepada negosiasi yang berujung pada normalisasi,” tegas Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi.
Yon menambahkan Pemerintah Indonesia perlu membentuk utusan khusus Indonesia untuk Palestina, yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Para tokoh bersepakat bahwa isu Palestina harus menjadi agenda prioritas dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam 100 hari pertama kerja mereka. Forum mendesak pemerintah untuk fokus mengawal dan mengupayakan bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran. Indonesia juga dapat mengoptimalkan peran global melalui PBB, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
“Harapan kami, seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk ikut serta secara aktif menyelesaikan persoalan Palestina. Sudah terlalu lama Palestina dikecewakan dan diabaikan oleh dunia, saatnya Indonesia menutup luka bangsa Palestina,” tegas Ketua Departemen Riset Adara Relief International selaku Ketua Pelaksana Fitriyah Nur Fadilah.
(cip)
Explore More