AHY Komitmen Penuhi Kebutuhan Masyarakat Dapatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kamis, 26 September 2024 - 19:46 WIB
loading...
AHY Komitmen Penuhi...
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomitmen memenuhi harapan masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Foto/istimewa
A A A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan jajarannya untuk terus bekerja memenuhi harapan masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kepastian hukum hak atas tanah menjadi nilai penting dalam memberikan landasan bagi masyarakat, bahwa tanah yang mereka kuasai, mendapatkan pengakuan secara legal dari negara," katanya, Kamis (26/9/2024).

AHY mengungkapkan, implementasi perwujudan Indonesia Emas 2045 dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui berbagai program dan capaian yang telah diraih. Mulai dari percepatan legalisasi aset melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah menyentuh angka 117,9 juta bidang tanah; penerbitan 1.112.879 sertifikat tanah elektronik di 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia.

Baca juga: 500 Eks Pejuang Timor Timur di NTT Terima Sertifikat Hunian dari Menteri ATR

Program strategis lainnya adalah pemberian dukungan dalam rangka penyediaan Rencana Tata Ruang. Hingga saat ini, sudah 516 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terealisasi dari target 2.000 RDTR. Di mana, sebanyak 260 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menjalankan pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah dengan potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan mencapai Rp5,71 triliun.

Capaian sejumlah program strategis Kementerian ATR/BPN pun turut diakui dan diapresiasi oleh lembaga internasional maupun lokal dengan diraihnya sejumlah penghargaan. Capaian tersebut menjadi pemicu semangat jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan pertanahan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Menteri AHY Sebut 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar lewat PTSL
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
AHY Siap Safari Politik:...
AHY Siap Safari Politik: Demokrat Ingin Bersahabat dengan Semuanya
Rakernas di Bekasi,...
Rakernas di Bekasi, Laskar Anti Korupsi Indonesia Ingin Perkuat Peran Pengawasan
Membangun dari Daerah,...
Membangun dari Daerah, Menguatkan Indonesia
AHY Serahkan Penentuan...
AHY Serahkan Penentuan Logo HUT ke-25 Partai Demokrat ke Publik, Ini Alasannya
Di Rakernas APEKSI,...
Di Rakernas APEKSI, Menko AHY: Wali Kota Adalah Duta Terbaik untuk Tarik Investasi dan Layani Rakyat Perkotaan
Ayah Hadir, Indonesia...
Ayah Hadir, Indonesia Kuat: Melawan Fenomena Fatherless demi Generasi Emas 2045
Dampingi Presiden Resmikan...
Dampingi Presiden Resmikan Lima Bendungan, AHY: Perkuat Swasembada Pangan, Air dan Energi
Asosiasi Kepala Desa...
Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia di NTB Dukung MBG Diperluas hingga Pelosok
Pahami Prosedur Pemisahan...
Pahami Prosedur Pemisahan dah Pecah Sertifikat Tanah, Berikut Syaratnya
Rekomendasi
2 Gudang Besar Narkoba...
2 Gudang Besar Narkoba di Bogor Dibongkar, Polisi Sita Jutaan Butir Obat Keras Ilegal
Pipa Gas Meledak di...
Pipa Gas Meledak di Medan, 1 Tewas dan 2 Orang Lainnya Masih Tertimbun
IHSG Masih Perkasa,...
IHSG Masih Perkasa, Hari Ini Dibuka Menanjak Naik 0,67% ke level 6.273.
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Kebutuhan Belanja Masyarakat...
Kebutuhan Belanja Masyarakat Lewat Online Kian Masif
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved