Mesin Otomatis Pencetak KTP Elektronik Resmi Diluncurkan
Selasa, 26 November 2019 - 06:11 WIB
Mesin Otomatis Pencetak KTP Elektronik Resmi Diluncurkan
A
A
A
JAKARTA - Mesin otomatis pencetak dokumen kependudukan atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mesin yang menyerupai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik perbankan memungkinkan masyarakat melakukan pencetakan secara mandiri.
"Ini akan mempermudah layanan publik. Yang selama ini sulit datang ke kantor pemerintah. Belum lagi potensi korupsi (bisa berkurang). Dengan hilangnya sentuhan antara petugas dengan masyarakat potensi bisa dikatakan hilang. Ini terobosan bagus. Mudah-mudahanbisa bermanfaat untuk masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Discovery Ancol, Senin (25/11/2019).
Dia meminta daerah untuk melakukan pengadaan ADM ini. Menurutnya mesin ini akan membantu kerja kepala daerah dalam hal pelayanan publik.
"Kita minta semua daerah untuk melakukan pengadaan. Ini membantu kepala daerah mengurangi korupsi dan mempermudah layanan. Kalau daerah beli atau mengadakan masyarakat akan mudah. Otomatis di daerah yang tidak mengadakan dapat komplen dari masyarakat," ungkapnya.
Terkait dengan ketersediaan blanko, Tito mengatakan akan membagikan 1 juta keping blanko kepada daerah. Bahkan dia hari ini akan bertemu Komisi II untuk melakukan rapat pergeseran anggaran komponen di Kemendagri untuk pengadaan blanko e-KTP. "Nanti kita juga akan bertemu dengan dirjen anggaran Kmeneterian Keuangan untuk ke depan supaya cukup anggaran blanko," tuturnya.
Sementara itu Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa mesin ADM saat ini sudah ada di e-Katalog. Dengan begitu daerah dapat melakukan pengadaan.
"Daerah silahkan beli. Ini tidak ada pengadaan dari APBN. Mesin ini sepenuhnya inisiatif dari Dukcapil yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi," ujarnya.
Zudan mengatakan antusiasme daerah untuk pengadaan mesin ini cukup tinggi. Dia mengatakan sudah ada 50 daerah yang tertarik membeli mesin ini. "Yang sudah lapor ke saya itu Tangerang Selatan, Sragen, Banyuasin," katanya.
Soal jumlah pengadaan mesin, Zudan mengatakan sangat tergantung kepadatan penduduk masing-masing daerah. Jika daerah tak padat maka cukup satu kecamatan satu mesin ADM. "Kalau di DKI mungkin 100 ADM bisa kurang. Jadi memang tergantung kepadatan penduduk," ujarnya.
Lebih lanjut Zudan memastikan ketersediaan blanko e-KTP sampai akhir tahun ini. Hal ini mengingat sebelumnya Dukcapil sempat kehabisan stok blanko. "Ini akan kita bagi 1 juta keping. Nanti bulan Desember kita akan sediakan kagi 1,5 juta keping. Jadi total sampai akan ada tambahan Desember 2,5 juta, lagi" paparnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyambut baik adanya terbosan dari Kemendagti. Dia mengatakan langkah Dukcapil untuk semakin mempermudah pelayanan patut diapresiasi. "Saya pikir ini terobosan yang baik. Masyarakat semakin mudah," ungkapnya.
Namun begitu dia mengingatkan bahwa layanan ini sangat mungkin tidak maksimal di seluruh daerah. Hal ini mengingat kondisi infrastruktur setiap daerah berbeda-beda. "Ada yang jaringan internetnya bagus. Ada yang sulit. Ini harus jadi perhatian," katanya.
Terlepas dari itu semua, Endi mengingaktkan pentingnya ketersediaan blanko e-KTP. Pasalnya selama ini blanko e-KTP sering menjadi kendala masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
"Ini akan mempermudah layanan publik. Yang selama ini sulit datang ke kantor pemerintah. Belum lagi potensi korupsi (bisa berkurang). Dengan hilangnya sentuhan antara petugas dengan masyarakat potensi bisa dikatakan hilang. Ini terobosan bagus. Mudah-mudahanbisa bermanfaat untuk masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Discovery Ancol, Senin (25/11/2019).
Dia meminta daerah untuk melakukan pengadaan ADM ini. Menurutnya mesin ini akan membantu kerja kepala daerah dalam hal pelayanan publik.
"Kita minta semua daerah untuk melakukan pengadaan. Ini membantu kepala daerah mengurangi korupsi dan mempermudah layanan. Kalau daerah beli atau mengadakan masyarakat akan mudah. Otomatis di daerah yang tidak mengadakan dapat komplen dari masyarakat," ungkapnya.
Terkait dengan ketersediaan blanko, Tito mengatakan akan membagikan 1 juta keping blanko kepada daerah. Bahkan dia hari ini akan bertemu Komisi II untuk melakukan rapat pergeseran anggaran komponen di Kemendagri untuk pengadaan blanko e-KTP. "Nanti kita juga akan bertemu dengan dirjen anggaran Kmeneterian Keuangan untuk ke depan supaya cukup anggaran blanko," tuturnya.
Sementara itu Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa mesin ADM saat ini sudah ada di e-Katalog. Dengan begitu daerah dapat melakukan pengadaan.
"Daerah silahkan beli. Ini tidak ada pengadaan dari APBN. Mesin ini sepenuhnya inisiatif dari Dukcapil yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi," ujarnya.
Zudan mengatakan antusiasme daerah untuk pengadaan mesin ini cukup tinggi. Dia mengatakan sudah ada 50 daerah yang tertarik membeli mesin ini. "Yang sudah lapor ke saya itu Tangerang Selatan, Sragen, Banyuasin," katanya.
Soal jumlah pengadaan mesin, Zudan mengatakan sangat tergantung kepadatan penduduk masing-masing daerah. Jika daerah tak padat maka cukup satu kecamatan satu mesin ADM. "Kalau di DKI mungkin 100 ADM bisa kurang. Jadi memang tergantung kepadatan penduduk," ujarnya.
Lebih lanjut Zudan memastikan ketersediaan blanko e-KTP sampai akhir tahun ini. Hal ini mengingat sebelumnya Dukcapil sempat kehabisan stok blanko. "Ini akan kita bagi 1 juta keping. Nanti bulan Desember kita akan sediakan kagi 1,5 juta keping. Jadi total sampai akan ada tambahan Desember 2,5 juta, lagi" paparnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyambut baik adanya terbosan dari Kemendagti. Dia mengatakan langkah Dukcapil untuk semakin mempermudah pelayanan patut diapresiasi. "Saya pikir ini terobosan yang baik. Masyarakat semakin mudah," ungkapnya.
Namun begitu dia mengingatkan bahwa layanan ini sangat mungkin tidak maksimal di seluruh daerah. Hal ini mengingat kondisi infrastruktur setiap daerah berbeda-beda. "Ada yang jaringan internetnya bagus. Ada yang sulit. Ini harus jadi perhatian," katanya.
Terlepas dari itu semua, Endi mengingaktkan pentingnya ketersediaan blanko e-KTP. Pasalnya selama ini blanko e-KTP sering menjadi kendala masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
(nag)
