Jadi Menhan, Prabowo Dinilai Piawai Baca Peta Politik Parlemen
Rabu, 13 November 2019 - 15:23 WIB
Jadi Menhan, Prabowo Dinilai Piawai Baca Peta Politik Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Ketika memaparkan anggaran pertahanan di Komisi I DPR, Senin 11 November 2019, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinlai menunjukkan kepiawaiannya merespons pandangan dan atau pertanyaan dari para anggota Dewan.
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Dewan meminta Menhan menjelaskan anggaran pertahanan. Namun, Prabowo mengatakan rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
"Respons Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan yang meminta uraian aggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu 'membaca' peta politik para aktor politik di parlemen," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019).
Menurut Emrus, penolakan Menhan sangat tepat. Dia setuju pembahasan alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga dibaha secara tertutup.
"Sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi 'konsumsi' publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara," tandasnya. (Baca juga: Rapat Perdana, Menhan Prabowo Bicara Soal Perang Rakyat )
Karena itu, sambung Emrus, anggota legislatif harus menyadari bahwa rincian alokasi angggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan itu sendiri.
"Kalapun ada suatu negara membuka anggaran pertahanannya di website yang dapat diakses oleh publik, itu pasti disengaja sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka. Tidak ada perilaku politik pertahanan yang tidak direncanakan. Semua by design," katanya.
Dia menegaskan jika ada negara secara terang benderang menyampaikan anggaran pertahanannya ke ruang publik, itu dipastikan sebagai bagian dari strategi pertahanan itu sendiri.
"Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang petahanan," tuturnya.
Karena itu, lanjut Emrus, ketika Menhan menolak pembahasan rincian anggaran pertahanan dalam sidang terbuka. Hal itu dinilai sangat strategis dalam manajemen pertahanan di negeri ini.
"Untuk itu, dalam konteks perbebatan di komisi satu tersebut, saya sangat mengapresiasi Menhan, Prabowo Subianto.
Dia menyarankan Prabowo senantiasa membaca “permainan” politik yang terkandung pada setiap pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh para aktor politik di parlemen.
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Dewan meminta Menhan menjelaskan anggaran pertahanan. Namun, Prabowo mengatakan rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
"Respons Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan yang meminta uraian aggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu 'membaca' peta politik para aktor politik di parlemen," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019).
Menurut Emrus, penolakan Menhan sangat tepat. Dia setuju pembahasan alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga dibaha secara tertutup.
"Sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi 'konsumsi' publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara," tandasnya. (Baca juga: Rapat Perdana, Menhan Prabowo Bicara Soal Perang Rakyat )
Karena itu, sambung Emrus, anggota legislatif harus menyadari bahwa rincian alokasi angggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan itu sendiri.
"Kalapun ada suatu negara membuka anggaran pertahanannya di website yang dapat diakses oleh publik, itu pasti disengaja sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka. Tidak ada perilaku politik pertahanan yang tidak direncanakan. Semua by design," katanya.
Dia menegaskan jika ada negara secara terang benderang menyampaikan anggaran pertahanannya ke ruang publik, itu dipastikan sebagai bagian dari strategi pertahanan itu sendiri.
"Itu sengaja dibuka karena mereka sudah melakukan analisis mendalam tentang kekuatan pertahanan mereka dibanding negara lain sebagai kompetitor di bidang petahanan," tuturnya.
Karena itu, lanjut Emrus, ketika Menhan menolak pembahasan rincian anggaran pertahanan dalam sidang terbuka. Hal itu dinilai sangat strategis dalam manajemen pertahanan di negeri ini.
"Untuk itu, dalam konteks perbebatan di komisi satu tersebut, saya sangat mengapresiasi Menhan, Prabowo Subianto.
Dia menyarankan Prabowo senantiasa membaca “permainan” politik yang terkandung pada setiap pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh para aktor politik di parlemen.
(dam)
