Tes Wawancara Calon Pimpinan KPK, Kapuspenkum Kejagung Ditanya soal Integritas
Selasa, 17 September 2024 - 16:02 WIB
loading...
A
A
A
Harli menekankan bahwa sektor-sektor swasta harus juga dilibatkan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, penyelenggara negara dan sektor swasta harus saling bekerja sama.
"Karena kalau kita mau melihat Indonesia Emas 2045, maka perannya ini kan sangat luar biasa. Jadi fungsi-fungsi pencegahan itu harus betul-betul dilakukan dalam konteks bagaimana juga sektor swasta bisa melihat bahwa jangan sampai terlibat dalam tindak pidana korupsi," jelasnya.
Baca juga: Capim KPK Jalani Tes Wawancara, Ini Materi yang Ditanyakan
Jika terpilih menjadi pemimpin KPK, Harli bakal melakukan evaluasi terkait komitmen, independensi, integritas, dan kolaborasi lembaga antirasuah itu. "Saya kira pertanyaan itu juga menjadi bahan evaluasi bagaimana soal komitmen soal independensi soal integritas soal kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai sektor misalnya dengan BPK, BPKP, PPATK yang lebih khusus lagi kolaborasi bersama APH," ungkapnya.
Terkait penindakan KPK dalam keterlibatan aparat penegak hukum (APH), Harli memegang teguh prinsip hukum equality before the law. “Bahwa tadi juga dari pansel menanyakan terkait dengan bagaimana misalnya KPK akan bertindak ketika adanya dugaan keterlibatan APH misalnya ya bahwa semua berpulang kepada prinsip hukum equality before the law itu yang saya sampaikan bahwa kita kembalikan saja ke norma siapa pun bersama kedudukannya dalam hukum,” pungkasnya.
"Karena kalau kita mau melihat Indonesia Emas 2045, maka perannya ini kan sangat luar biasa. Jadi fungsi-fungsi pencegahan itu harus betul-betul dilakukan dalam konteks bagaimana juga sektor swasta bisa melihat bahwa jangan sampai terlibat dalam tindak pidana korupsi," jelasnya.
Baca juga: Capim KPK Jalani Tes Wawancara, Ini Materi yang Ditanyakan
Jika terpilih menjadi pemimpin KPK, Harli bakal melakukan evaluasi terkait komitmen, independensi, integritas, dan kolaborasi lembaga antirasuah itu. "Saya kira pertanyaan itu juga menjadi bahan evaluasi bagaimana soal komitmen soal independensi soal integritas soal kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai sektor misalnya dengan BPK, BPKP, PPATK yang lebih khusus lagi kolaborasi bersama APH," ungkapnya.
Terkait penindakan KPK dalam keterlibatan aparat penegak hukum (APH), Harli memegang teguh prinsip hukum equality before the law. “Bahwa tadi juga dari pansel menanyakan terkait dengan bagaimana misalnya KPK akan bertindak ketika adanya dugaan keterlibatan APH misalnya ya bahwa semua berpulang kepada prinsip hukum equality before the law itu yang saya sampaikan bahwa kita kembalikan saja ke norma siapa pun bersama kedudukannya dalam hukum,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
