Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan Beri 8 Langkah Quick Wins ke Prabowo-Gibran
Sabtu, 14 September 2024 - 22:19 WIB
loading...
A
A
A
"Kedua program ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, daya dukung lingkungan, serta daya saing industri dalam negeri," ucapnya.
Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menjelaskan program B50 harus dievaluasi kembali karena studi Madani menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah berada di ambang batas kritis. Artinya, pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit yang menjadi bahan baku biodiesel harus dihentikan.
Juru Kampanye Forest Watch Anggi Prayoga menambahkan praktik co-firing justru akan memperpanjang usia PLTU dan mendorong perluasan pembukaan hutan untuk memenuhi target produksi biomassa kayu melalui Hutan Tanaman Energi (HTE). Akibatnya, Indonesia justru akan menanggung utang emisi.
Menurut dia, transisi energi seharusnya dilakukan tanpa merusak hutan. Kebijakan lain yang perlu dievaluasi yakni terkait nilai ekonomi karbon (NEK). Presiden baru perlu memastikan kebijakan NEK ini memiliki kerangka pengaman yang kuat dan mampu mendukung pencapaian target netral karbon, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya.
Hal ini perlu dilakukan agar dekarbonisasi sektor industri segera tercapai dan alokasi dana karbon dapat terdistribusi pada sektor-sektor hijau untuk mewujudkan ekonomi hijau.
“Perlu pemetaan untuk perkuat aturan dan pengawasan implementasi jaring pengaman instrumen NEK, termasuk yang bersifat wajib seperti Amdal dan instrumen perizinan sehingga mampu menghindari risiko sosial maupun lingkungan dari implementasi NEK oleh korporasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan NEK,” ujar Raynaldo G Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law.
Implementasi transisi energi berkeadilan ini dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat. "Perlu ada pelibatan aktif masyarakat secara bermakna dalam penyusunan kebijakan energi sehingga tercipta kebijakan responsif dengan kebutuhan lokal dan efektivitas implementasi.Transisi energi diharapkan tidak hanya mendukung target ekonomi, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira.
Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menjelaskan program B50 harus dievaluasi kembali karena studi Madani menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah berada di ambang batas kritis. Artinya, pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit yang menjadi bahan baku biodiesel harus dihentikan.
Juru Kampanye Forest Watch Anggi Prayoga menambahkan praktik co-firing justru akan memperpanjang usia PLTU dan mendorong perluasan pembukaan hutan untuk memenuhi target produksi biomassa kayu melalui Hutan Tanaman Energi (HTE). Akibatnya, Indonesia justru akan menanggung utang emisi.
Menurut dia, transisi energi seharusnya dilakukan tanpa merusak hutan. Kebijakan lain yang perlu dievaluasi yakni terkait nilai ekonomi karbon (NEK). Presiden baru perlu memastikan kebijakan NEK ini memiliki kerangka pengaman yang kuat dan mampu mendukung pencapaian target netral karbon, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya.
Hal ini perlu dilakukan agar dekarbonisasi sektor industri segera tercapai dan alokasi dana karbon dapat terdistribusi pada sektor-sektor hijau untuk mewujudkan ekonomi hijau.
“Perlu pemetaan untuk perkuat aturan dan pengawasan implementasi jaring pengaman instrumen NEK, termasuk yang bersifat wajib seperti Amdal dan instrumen perizinan sehingga mampu menghindari risiko sosial maupun lingkungan dari implementasi NEK oleh korporasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan NEK,” ujar Raynaldo G Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law.
Implementasi transisi energi berkeadilan ini dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat. "Perlu ada pelibatan aktif masyarakat secara bermakna dalam penyusunan kebijakan energi sehingga tercipta kebijakan responsif dengan kebutuhan lokal dan efektivitas implementasi.Transisi energi diharapkan tidak hanya mendukung target ekonomi, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira.
(jon)
Lihat Juga :
