Belajar dari Chile, Jokowi Tak Ingin BPJS Naik Publik Bergejolak
Kamis, 31 Oktober 2019 - 16:47 WIB
Belajar dari Chile, Jokowi Tak Ingin BPJS Naik Publik Bergejolak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, agar jajarannya belajar dari apa yang terjadi di Chile. Dia mengatakan, demonstrasi besar-besaran di Chile awalnya dipicu oleh isu kecil, yakni kenaikan tarif transportasi sebesar 4%.
"Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan. Dan diikuti perombakan besar-besaran di kabinet," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden (Kanpers), Kamis (31/10/2019).
(Baca juga: Siap-siap, 400 Ribu PNS Bakal Terdampak Pemangkasan Eselon)
"Tetapi itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Harus selalu waspada sejak awal," sambungnya.
Jokowi mencontohkan, jangan isu kenaikan tarif BPJS Kesehatan memicu hal serupa. Dia mengatakan, jika kenaikan ini tidak dijelaskan secara clear maka akan disalahpahami oleh masyarakat.
Menurut mantan Wali Kota Solo ini, pemerintah akan dianggap memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
"Padahal supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit di daerah. 96 juta kita gratiskan lewat PBI (penerima bantuan iuran). Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini," ungkapnya.
Sementara pada tahun 2020 subsidi yang diberikan pada BPJS sebesar Rp48,8 triliun. Di mana angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar.
"Jangan sampai kesannya kita ini sudah subsidi dari APBN gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati, dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa. Lewat tadi subsidi yang kita berikan," pungkasnya.
"Kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan. Dan diikuti perombakan besar-besaran di kabinet," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden (Kanpers), Kamis (31/10/2019).
(Baca juga: Siap-siap, 400 Ribu PNS Bakal Terdampak Pemangkasan Eselon)
"Tetapi itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Harus selalu waspada sejak awal," sambungnya.
Jokowi mencontohkan, jangan isu kenaikan tarif BPJS Kesehatan memicu hal serupa. Dia mengatakan, jika kenaikan ini tidak dijelaskan secara clear maka akan disalahpahami oleh masyarakat.
Menurut mantan Wali Kota Solo ini, pemerintah akan dianggap memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
"Padahal supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit di daerah. 96 juta kita gratiskan lewat PBI (penerima bantuan iuran). Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini," ungkapnya.
Sementara pada tahun 2020 subsidi yang diberikan pada BPJS sebesar Rp48,8 triliun. Di mana angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar.
"Jangan sampai kesannya kita ini sudah subsidi dari APBN gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati, dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa. Lewat tadi subsidi yang kita berikan," pungkasnya.
(maf)
