Gus Ipul: Tak Ada Sejarahnya Ada Muktamar Luar Biasa Tandingan di PBNU
Rabu, 11 September 2024 - 19:22 WIB
loading...
A
A
A
Aduan-aduan tersebut, yang telah dirangkum dalam "Risalah Bangkalan", mayoritas menyoroti dugaan pelanggaran konstitusi NU, khususnya Khittah Nahdliyyah, oleh PBNU. Selain itu, banyak pula aduan terkait intervensi PBNU terhadap Pansus Haji DPR.
"Kami dapati ratusan pengaduan, kritik dan saran dari sturuktur dan kultur Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia. Bahkan, ada masukan dari PCI NU. Seluruh pengaduan tersebut dimuat dalam "Risalah Bangkalan”," kata Ketua organizer committee (OC), KH Imam Baihaqi Sarang di Cirebon, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).
Kiai imam mengatakan, secara prinsip rekaman dari Hotline Pengaduan Presidium selama 3 hari itu memuat 4 (empat) penilaian, yakni menilai; pertama, PBNU melanggar Konstitusi NU, khususnya Khittah Nahdliyyah.
Kedua, PBNU intervensi terhadap Pansus Haji DPR. Ketiga, PBNU mengubah wajah dan tampilan Jamiyyah, termasuk menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam (tambang).
"Dan Keempat PBNU merusak persatuan dan kesatuan jamiyyah dan jemaah NU melalui tata kelola, tata kerja, kinerja dan performa kepemimpinan PBNU dalam penyelenggaraan jamiyyah," ucapnya.
"Kami dapati ratusan pengaduan, kritik dan saran dari sturuktur dan kultur Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia. Bahkan, ada masukan dari PCI NU. Seluruh pengaduan tersebut dimuat dalam "Risalah Bangkalan”," kata Ketua organizer committee (OC), KH Imam Baihaqi Sarang di Cirebon, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).
Kiai imam mengatakan, secara prinsip rekaman dari Hotline Pengaduan Presidium selama 3 hari itu memuat 4 (empat) penilaian, yakni menilai; pertama, PBNU melanggar Konstitusi NU, khususnya Khittah Nahdliyyah.
Kedua, PBNU intervensi terhadap Pansus Haji DPR. Ketiga, PBNU mengubah wajah dan tampilan Jamiyyah, termasuk menjadi korporasi industri ekstraksi sumber daya alam (tambang).
"Dan Keempat PBNU merusak persatuan dan kesatuan jamiyyah dan jemaah NU melalui tata kelola, tata kerja, kinerja dan performa kepemimpinan PBNU dalam penyelenggaraan jamiyyah," ucapnya.
(maf)
Lihat Juga :
