PKS Berharap Jokowi Tuntaskan Janji Kampanye Periode Pertama

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi janjinya yang tidak terealisasi dalam kepemimpinan periode pertama.

Menurut PKS, janji Jokowi, salah satunya tentang penerapan Revolusi Mental hingga kini belum terwujud.

“Insya Allah tanggal 20 Oktober Pak Jokowi-Kitai Maruf akan dilantik, Saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan di periode ke II ini tidak boleh ada alasan lagi,” Kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya, Kamis 17 Oktober 2019. (Baca juga:

Menurut legislator asal daerah pemilihan Jakarta Timur itu mengatakan salah satu janji utama kampanye Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7% tidak tercapai.

“Saya apresiasi terkait infrastruktur yang sudah dilakukan. Namun mewujudkan pembangunan dengan target pertumbuhan di atas 5 persen perlu menjadi prioritas utama. Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal,” tutur Mardani. (Baca Juga: PDIP: Kepuasan Masyarakat Wujud Optimisme Sambut Periode Kedua Jokowi)

Inisiator gerakan #KamiOposisi melanjutkan Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% perlu kerja keras dam cerdas.

Mardani pun memberikan beberapa pointer konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7% Pemerintah Jokowi harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada 3 bidang utama.

Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14%.

Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dgn penegakan hukum yang tegas. Ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita.

Selain tiga hal itu, kata Mardani, Pemerintah Jokowi harus juga memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidak pastikan karena perang dagang antara dua raksasa dunia, yakni Amerika Serikat dan China.

Menurut dia, tren deindustrialisasi yang terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country. “Banyaknya regulasi menjauhkan kita untuk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara Asean lainnya, ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya

Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan dalam negeri yang rendah perlu mendapat perhatian.

“Dengan bank ability yang masih belum meng-cover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pada investasi dan aliran modal dari luar,” kara Mardani.

Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan. “Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” katanya.