Misbakhun Siap Mundur dari DPR dan Kepengurusan Golkar

Senin, 02 September 2024 - 18:39 WIB
loading...
Misbakhun Siap Mundur...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku siap mengundurkan diri dari jabatannya di lembaga legislatif maupun kepengurusan Partai Golkar jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengaku siap mengundurkan diri dari jabatannya di lembaga legislatif maupun kepengurusan Partai Golkar jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Menurut dia, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi BPK itu sendiri.

Hal itu ditegaskan Miskbakhun saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024). "Saya menyampaikan ini ke bapak-bapak, saya adalah kader partai, tetapi ketentuan perundang-undangan mengatakan ketika saya menjadi anggota BPK, saya harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan,” kata Misbakhun.

Dalam kesempatan itu, Miskbakhun turut mengutip pernyataan kondang dari negarawan Filipina Manuel Luis Quezón. “When my loyalty to state is beginning, my loyalty to party is ending,” ujarnya.

Baca juga: Teliti Peran DPR di Masa Pandemi, Misbakhun Raih Gelar Doktor Ekonomi

Miskbakhun mengaku sangat memahami bahwa mengabdi kepada negara maupun partai sama-sama pengabdian. Atas dasar itu, dia sebagai politikus tetap berkomitmen terhadap perundang-undangan yang berlaku.

“Orientasi saya kepada titik tumpu kepada negara. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa BPK bekerja secara kolektif dan tidak bisa berdasarkan kepentingan individu. Dia pun mengaskan komitmennya untuk berkontribusi positif dalam penguatan kelembagaan BPK sesuai dengan harapan masyarakat dan tujuan negara yang tecermin dalam konstitusi.

Baca juga: KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi yang Menyeret Anggota BPK dan DPR

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK. Menurut dia, di balik setiap penilaian tersebut ada tujuan untuk memperbaiki tata kelola, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam pemerintahan.

Misbakhun menegaskan setiap pelanggaran yang bersifat fraud (kejahatan) harus ditindak tegas. “Kejahatan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Misbakhun menambahkan dalam setiap penilaian BPK juga ada tujuan bernegara. “Itu semua menjadi bagian yang inheren dalam konstitusi dasar kita yang semua menjadi cita-cita seluruh anak bangsa untuk mewujudkannya,” tuturnya.

Dalam fit and proper test tersebut, anggota Komisi XI DPR Zulfikar Arse Sadikin menanyakan motivasi Misbakhun mengikuti seleksi calon anggota BPK. Zulfikar yang juga politikus Partai Golkar perlu bertanya soal itu karena Misbakhun yang sudah terpilih lagi sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2024 juga mau menjadi calon anggota BPK.

“Apa yang membuat atau memantapkan Mas Misbakhun sehingga minat menjadi anggota BPK?” ucap Zulfikar.

Menanggapi hal itu, Misbakhun mengatakan motivasinya semata-mata pengabdian untuk negara. Dia meyakini latar belakangnya akan sangat berguna jika menjadi anggota BPK.

“Saya punya latar belakang sebagai auditor, saya akuntan, saya punya pengalaman panjang di sana, saya ingin mencapai sebuah pencapaian berbeda dengan tantangan berbeda. Ada pengabdian negara yang sangat penting di sana, kemudian ada hal-hal yang sangat strategis yang bisa dicapai, kemudian itu membuat saya perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dipilih rakyat untuk memberi dukungan ke saya,” pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
KPK Tetapkan 4 Tersangka...
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim Edison
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
Gelar OTT, KPK Tangkap...
Gelar OTT, KPK Tangkap 5 ASN BPK
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPSK Hari Ini, Berikut Poin-poin Lengkapnya
Rekomendasi
Finnet dan Kemenhub...
Finnet dan Kemenhub Kolaborasi Percepat Digitalisasi Pembayaran Layanan Maritim
Ini Susunan Direksi...
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru Telkomsel 2026
Pertamax Naik Picu Migrasi...
Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
Infografis
Piala Dunia 2026: Panggung...
Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi-Ronaldo dan Lahirnya Era Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved