Setelah Puji Kadernya, Megawati Mengaku Suka Tertawa Baca Deklarasi KAMI

Rabu, 26 Agustus 2020 - 16:26 WIB
loading...
Setelah Puji Kadernya, Megawati Mengaku Suka Tertawa Baca Deklarasi KAMI
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pidato pembukaan sekolah calon kepala daerah gelombang II, Rabu (26/8/2020). Foto: SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut bahwa deklarasi dan pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti merefleksikan banyaknya orang yang ingin menjadi presiden.

Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pidato pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara daring, Rabu (26/8/2020).

Awalnya, Megawati bicara soal menjadi calon kepala daerah adalah bukan soal gagah-gagahan. Namun soal komitmen membangun daerah. Presiden Kelima RI itu lalu mencontohkan wilayah Samosir di Sumatera Utara yang kini kemajuannya semakin terlihat. Kebetulan Bupatinya adalah kader PDIP, Rapidin Simbolon.

(Baca: Jokowi Disebut Tak Risau dengan KAMI)

Terakhir, Megawati mengaku mendengar Samosir sudah berhasil mengekspor sayur-sayuran. Baginya, ini adalah hal konkret yang bisa dilakukan oleh para calon kepala daerah jika akhirnya terpilih.

Setelahnya, Megawati lalu seakan membandingkan dengan isu terkini terkait aksi KAMI. "Kan suka begitu sekarang. Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin-kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI," kata Megawati.

"Wah, KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu nggak cari partai?" lanjutnya.

(Baca: Diawali Jakarta, Deklarasi Koalisi Din Syamsuddin dkk Terus Meluas)

Megawati mengatakan, sesuai aturan ketatanegaraan pemerintahan bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.

Lebih jauh, Megawati mengatakan bahwa bukan hal mudah menjadi pemimpin, bahkan di daerah sekalipun. Memang ada jalur independen yang sah. Namun, jalur independen berarti si kepala daerah nantinya takkan memiliki fraksi yang akan membela kebijakannya di parlemen setempat.
(muh)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1384 seconds (0.1#10.140)