Maraknya Buzzer Politik Bisa Merusak Demokrasi di Indonesia

JAKARTA - Dua ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris, yaitu Samantha Bradshaw dan Philip Howard, melansir hasil riset yang diterbitkan baru-baru ini. Bahwa pemerintah dan partai politik Indonesia membayar pasukan siber atau buzzer untuk memanipulasi opini publik.

Pengerahan buzzer oleh pemerintah atau partai politik di sejumlah negara di dunia ini, diulas oleh Bradshaw dan Howard dalam hasil riset yang berjudul "The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation".

Menanggapi hal itu, pakar komunikasi digital, Anthony Leong meminta jika memang pemerintah membina para buzzer politik sebaiknya pemerintah mengakhiri penggunaan buzzer politik karena akan berdampak penurunan iklim demokrasi di Indonesia.

"Jika diorganisir, sebaiknya ditertibkan segera. Karena bisa berdampak buruk pada demokrasi kita. Ini yang bicara peneliti Oxford bukan dari kita. Jika Pemerintah bekerja dengan baik dan memegang amanat rakyat dengan sungguh-sungguh, menurut saya tidak perlu lagi digunakan buzzer politik. Masyarakat jika merasakan dampak positif pasti akan otomatis jadi influencer pemerintah. Kalau hanya mendengungkan saja hanya lahirkan kosmetik opini," ujar Anthony Leong, Rabu (9/10/2019).

Eks Koordinator Prabowo-Sandi Digital Team (PRIDE) pada Pilpres 2019 lalu itu menambahkan, isu sosial seperti ini harusnya sudah selesai. Ia menilai saat ini masyarakat Indonesia yang sempat berbeda pilihan politik pada Pemilu kemarin sudah kembali erat.

"Jangan sampai kehadiran buzzer politik yang hanya bisa mengbuzz tanpa berdasarkan fakta ini bisa berpotensi membelah kita, nantinya akan terjadi divided nation. Ini yang harus kita kawal bersama," papar Anthony.

CEO Menara Digital ini menambahkan bahwa penggunaan buzzer tidak hanya di dunia politik dan pemerintahan saja melainkan banyak terjadi di dunia bisnis.

"Dunia bisnis atau swasta pun membutuhkan orang yang bisa membantu mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasa penting dari sisi perusahaan dan kemudian bisa diterima oleh konsumen dengan baik. Misalkan perusahaan yang sudah IPO atau perusahaan nasional lainnya terus menjaga bagaimana di dunia digital terus positif. Jika private sektor pakai ini sah-sah saja," jelas dia.

Anthony pun menyarankan fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana tingkatan kesejahteraan rakyat, bagaimana keadilan ekonomi kita hadirkan untuk masyarakat, serta bagaimana investasi bisa masuk dan bertumbuh. Ia menyebut penelitian ini bisa menjadi pelajaran untuk seluruh elemen bangsa.

"Ketimbang fokus pada buzzer politik untuk memanipulasi data, manipulasi opini, lebih baik kita bersama-sama hadirkan kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan investasi. KIta harapkan putra-putri terbaik bangsa yang menjadi pemimpin nasional bisa membawa arah bangsa kita lebih baik lagi," pungkas Anthony.