Penelitian Vaksin Covid-19 Diintai Intelijen

Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa merupakan pemimpin dunia yang bergabung dengan apa yang disebut WHO sebagai “kolaborasi bersama” untuk memerangi pandemi corona. Kesepakatan itu bertujuan mempercepat pengembangan obat Covid-19 yang aman dan efektif, serta vaksin untuk mencegah virus tersebut.

“Kita menghadapi ancaman nyata di mana kita hanya bisa mengalahkan dengan pendekatan bersama,” kata Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dilansir Reuters. “Pengalaman mengatakan kepada kita bahwa ketika obat dan vaksin tersebut tersedia, mereka akan bisa diakses semuanya,” katanya.

Hal itu belajar dari kasus pandemi flu burung H1N1 pada 2009 yang distribusi vaksinnya tidak merata karena hanya negara kaya yang mampu membeli. “Kita harus menjamin seorang bisa mendapatkannya,” kata Peter Sands, kepala Global Fund untuk Memerangi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria. “Belajar pengalaman dari AIDS, terlalu banyak orang meninggal sebelum obatnya bisa diakses secara luas,” paparnya.

Adapun PT Bio Forma,yang merupakan indukBUMN farmasi, menyatakan sedang mengkaji vaksin untuk penyembuhan virus corona(Covid-19). Direktur UtamaBio Farma Honesti Basyirmenargetkan Indonesiasudah bisa menemukanvaksin virus corona di akhir2020. Dia berharap pada 2021Bio Farma sudah bisamemproduksi massal vaksinanti-Covid-19. (Baca juga: Pemerintah Diminta Counter Peredaran Obat dan Vaksin Ilegal di Internet)

”Targetnya akhir 2020 ini bibit vaksin itu sudah ditemukan. Jadi ini bisa dipakai di tahun 2021," kata Honesti dalam rapat virtual bersama Komisi VI DPR diJakarta, Selasa (21/4/2020)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi Indonesia menyasar pada kerja sama internasional untuk mewujudkan vaksin dan obat-obatan Covid-19, yang terjangkau bagi rakyat semua negara.

Merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini lebih dari 120 vaksin Covid-19 sedang dikembangkan di seluruh dunia, dan enam di antaranya dalam proses uji klinis. Namun, Menlu mengungkapkan bahwa rezim paten internasional sering kali tidak sesuai dengan keperluan umat manusia di seluruh dunia, terutama di negara berkembang dan least developed countries (LDCs).

“Karena itu, diplomasi Indonesia aktif memperkuat multilateralisme dengan tujuan utama mewujudkan akses yang berkeadilan bagi negara-negara berkembang dan LDCs terhadap vaksin dan obat-obatan dengan harga terjangkau,” kata Retno dalam konferensi pers virtual dari Jakarta, Rabu (29/4).

Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong pemanfaatan semua fleksibilitas yang ada dalam rezim vaksin internasional, yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun Organisasi Hak Kekayaan Intelektual (WIPO), dan menjajaki langkah-langkah inovatif lainnya guna mengatasi tantangan tersebut.

Pesan mengenai pentingnya akses terhadap vaksin dan obat-obatan Covid-19 bagi semua negara terus disuarakan Menlu Retno dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk dalam Ministerial Coordination Group on Covid-19 (MCGC) yang diikuti menlu dari 11 negara yakni Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Australia, Indonesia, Singapura, Afrika Selatan, Brasil, Turki, dan Peru. (Andika H Mustaqim/Rina Anggraeni/Ant)