Komnas HAM: Aparat Terindikasi Gunakan Kekuatan Berlebihan Bubarkan Unjuk Rasa di DPR
Jum'at, 23 Agustus 2024 - 13:02 WIB
loading...
Komnas HAM menilai aparat penegak hukum terindikasi menggunakan kekuatan berlebihan saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan MK pada Kamis 22 Agustus 2024. Foto/Arif Julianto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai aparat penegak hukum terindikasi menggunakan kekuatan berlebihan saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 22 Agustus 2024. Hal itu berdasarkan pemantauan Komnas HAM saat aparat penegakan hukum melakukan pembubaran massa.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menjelaskan pada dasarnya aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB itu berjalan kondusif. Namun, aparat keamanan mulai menyebarkan gas air mata dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam membubarkan unjuk rasa.
Baca juga: Komnas HAM Sesalkan Aparat Gunakan Gas Air Mata dan Kekerasan untuk Bubarkan Unjuk Rasa
"Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan beberapa peserta aksi. Keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," ujar Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/8/2024).
Komnas HAM menilai aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat sekaligus ekspresinya di muka umum. Aksi kondusif dari masyarakat ini, berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM juga ditemukan adanya 159 peserta aksi ditangkap dan ditahan.
"Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa," tegas Uli Parulian.
Adapun untuk aksi unjuk rasa ke depan, Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi.
Baca juga: Profil Komjen Pol Reynhard Silitonga, Eks Kapolresta Bandara Soetta yang Jabat Irjen Kemenkumham
"Hal ini atas dasar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggara pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," tutupnya.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing menjelaskan pada dasarnya aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB itu berjalan kondusif. Namun, aparat keamanan mulai menyebarkan gas air mata dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam membubarkan unjuk rasa.
Baca juga: Komnas HAM Sesalkan Aparat Gunakan Gas Air Mata dan Kekerasan untuk Bubarkan Unjuk Rasa
"Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan beberapa peserta aksi. Keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," ujar Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/8/2024).
Komnas HAM menilai aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat sekaligus ekspresinya di muka umum. Aksi kondusif dari masyarakat ini, berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM juga ditemukan adanya 159 peserta aksi ditangkap dan ditahan.
"Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa," tegas Uli Parulian.
Adapun untuk aksi unjuk rasa ke depan, Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi.
Baca juga: Profil Komjen Pol Reynhard Silitonga, Eks Kapolresta Bandara Soetta yang Jabat Irjen Kemenkumham
"Hal ini atas dasar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggara pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
