Fachry Ali: Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Era Post-Java

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur dinilai sebagai langkah berani. Keputusan tersebut tidak hanya bermakna ekonomi-politis, tapi juga mengubah pola pikir tradisi kekuasaan di Indonesia.Hal itu disampaikan pengamat sosial-politik Fachry Ali dalam acara focus group discussion (FGD) tentang kajian lingkungan strategis (KLHS) pemindahan Ibu Kota di Kalimantan Timur yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kemarin. Menurutnya pemindahan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Utara dan Kutai Kartanegara menjadi awal dari era yang disebutnya post-Java.

“Saya menyebut saat ini periode post-Java. Mengapa? Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifat egaliter,” ujar Fachry Ali kemarin.

Facry Ali menjelaskan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat elitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Pandangan itu dalam jangka waktu sangat lama memengaruhi politik dan kekuasaan di Tanah Air. Tapi ketika situasi politik berubah, yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik pilkada maupun pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah.

“Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru, yakni di Kalimantan Timur. Maka saya menilai berakhirlah era kekuasaan Jawa,” jelasnya.

Jadi, menurut Fachry, Jokowi adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan hasil penunjukan elite. Jadi dia murni pemimpin yang berasal dari rakyat. Meski sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono juga dipilih oleh rakyat dalam pilpres langsung 2004 dan 2009, pandangan dan kebijakannya masih bergantung pada pola gagasan kekuasaan Jawa.

Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti mengungkapkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan memberikan dampak nyata bagi upaya pemerataan wilayah di Indonesia. Dalam jangka pendek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan mendorong pergerakan ekonomi di provinsi lain sekitar Kalimantan Timur.

Dia pun berharap konsep IKN baru menekankan pendekatan hijau dan ramah lingkungan. “Visi kita, semua pembangunan dan persiapan ibu kota harus green dan juga membangun kebiasaan dan budaya jalan kaki lebih dipraktikkan,” katanya.

Sementara itu Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Ibu Kota DPR telah melakukan rapat perdana kemarin. Pimpinan pansus telah menetapkan beberapa jadwal dan menginventarisasi pihak mana saja yang akan didengar pendapatnya dalam rapat pansus nanti. Juga menetapkan tiga hal pokok yang akan dibahas pansus mengenai rencana pemindahan ibu kota ini.

“Hari ini rencananya pansus tentang kajian dan usulan pemerintah tentang ibu kota baru. Kami akan memetakan apa yang harus dikaji dari susunan pemerintah itu. Yang kedua akan membuat penjadwalan dan ketiga menginvertarisasi pihak mana saja yang akan kita mintai pendapatnya berkaitan dengan kerja pansus ini,” kata Ketua Pansus Pengkajian Ibu Kota Zainudin Amali seusai rapat pimpinan pansus tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Kemudian Amali memaparkan, pansus nantinya akan mengkaji tiga hal pokok dalam pemindahan ibu kota ini sehingga pengkajiannya lebih terstruktur. Pertama adalah sumber pembiayaannya dan infrastruktur yang akan dibangun nanti. Kedua, bagaimana tempat atau lokasi yang lebih spesifik karena lahan lingkungan itu bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja, tetapi juga menyangkut lingkungan sosial dan semacamnya.

Ketiga mengenai aparatur dan regulasi. “Saya kira kita akan mengkaji tentang tiga pokok besar. Tentu ada elaborasinya ke bawah. Akan kita temukan dalam diskusi kita di internal pansus dan secara pribadi kita lihat perspektifnya. Maka kajian akan lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” papar Amali.

“Saya kira perbandingannya 70-30 lah (kuantitatif-kualitatif), muncul angka-angka. Kan gitu ya, kita gak bisa hanya narasi dan retorika aja. Itu tetap diperlukan, tetapi tidak menjadi porsi terbesar di dalam kajian nanti,” imbuhnya. Menurut politikus Partai Golkar itu, pansus akan meminta pandangan berbagai pihak, baik itu pemerintah, pemerintah daerah (pemda) terkait maupun dunia usaha.

Dengan demikian pansus akan mempertanyakan berbagai hasil kajian yang dibuat dan diserahkan pemerintah kepada DPR. Hasil kajian pansus ini akan dibuat seobjektif mungkin sebagai dasar pijakan fraksi-fraksi dalam memutuskan. “Jadi intinya adalah yang kita bahas hari ini adalah kajian pemerintah yang diberikan kepada kita. Kemudian diikuti hal-hal baru yang muncul di luar kajian pemerintah itu. Sebab kita nggak mau salah, kita mau memutuskan secara tepat, tetapi objektif,” ujar Amali.