Firli Terpilih Ketua KPK, Politikus PKS: Publik Bisa Awasi Kinerjanya

JAKARTA - Komisi III DPR telah memilih lima orang menjadi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari lima orang tersebut, Firli Bahuri, capim dari unsur Polri mendapat suara tertinggi dan terpilih menjadi Ketua KPK.

Keputusan DPR memilih Firli memimpin KPK mendapat sorotan dan kritik publik lantaran Firli dianggap bermasalah berdasarkan hasil sidang etik Dewan Pengawas KPK. Termasuk, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memutuskan mengundurkan diri dari pimpinan KPK karena diduga tidak setuju dengan keputusan memilih Firli.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menilai pihaknya tak bisa memuaskan semua orang dalam menyeleksi pimpinan KPK yang baru.

"Ya kan enggak mungkin kita memuaskan setiap orang. Tinggal nanti kalau publik tidak puas tinggal dikritisi dan diawasi dengan baik," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Nasir berharap semua pihak bisa menghormati proses seleksi capim KPK yang sudah dilakukan DPR. Dengan demikian, mereka yang sudah terpilih bisa diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya.

Terkait dengan dugaan pelanggaran etik berat yang dituduhkan kepada Firli, politikus PKS itu menganggap semua pihak telah mendapatkan klarifikasinya, termasuk dari komisioner KPK Alexander Marwata.

Sehingga, kata Nasir, publik masih bisa bekontribusi untuk mengawasi para capim KPK yang terpilih, termasuk Firli sebagai Ketua KPK.

"Partisipasi publik kan sudah diatur dalam undang-undang. Makanya salah satunya mengkritisi apa yang dipilih oleh DPR. Tidak perlu khawatir apalagi sampai mengundurkan diri segala dan lain-lain," tuturnya.