Membumikan IKN Sepenuh Hati
Minggu, 18 Agustus 2024 - 06:05 WIB
loading...
A
A
A
Namun komitmen Prabowo masih sebatas di lisan. Soal kapan tekad dan komitmen itu terealisasikan belum ada kepastian. Publik benar-benar menunggu kesungguhan Prabowo akan masa depan IKN, sebab selama ini selalu memicu perdebatan yang seolah tak berkesudahan.
Sementara di level ASN, isu kepindahan ke Bumi Nusantara juga belum menjadi sesuatu yang keren alias membanggakan. Sebaliknya, IKN seolah masih menjadi momok. Pemerintah lewat Kementerian PAN RB memang telah menata skema dan skenario penempatan. Namun siapa saya yang berangkat berikut kepastian waktu juga belum pernah clear.
Melihat Upacara HUT ke-79 RI yang akhirnya bisa terealisasi di IKN, publik memang memberikan apresiasi dan rekognisi atas kehebatan Presiden Jokowi. Namun diyakini atau tidak, IKN saat ini masih terlihat sebatas ambisi Jokowi. Bagi khalayak, IKN baru berkutat pada wilayah imajinasi, belum sepenuhnya menyentuh hati.
Situasi ini sepertinya juga sudah ditangkap oleh Jokowi sendiri. Menyadari banyak pihak berbalik arah maupun masih ragu, Jokowi berulang kali mengecek IKN sambil memboyong puluhan orang berpengaruh. Mulai dari menteri, pimpinan media, pengusaha, artis, influencer hingga politisi. Dalam perspektif komunikasi publik, Jokowi tentu tidak sekadar menjadikan mereka sebagai simbol untuk validasi atas kebijakannya. Lebih dari itu, kehadiran para pesohor itu diharapkan menciptakan kognitif baru bahwa IKN benar-benar urgen dan harus beroperasi.
Berpijak fakta di atas, membumikan IKN agar masuk ke benak dan relung hati rakyat jelas bukan pekerjaan mudah. Ini tentu berpulang dari lahirnya kebijakan IKN sendiri yang belum memiliki representasi kuat di mata rakyat. Seperti diketahui, isu IKN kian mengemuka di era kepemimpinan Jokowi periode kedua. Tak butuh lama, Jokowi berhasil mengonsolidasikan rencananya itu dengan taktis di DPR.
Kendati sempat ada penolakan dari sejumlah fraksi, namun semua mudah teratasi. Regulasi pun dikebut demi mengejar target realisasi. Pada April 2019, Jokowi memutuskan bahwa IKN keluar dari Pulau Jawa, bukan di Jonggol, Jawa Barat seperti yang muncul era Presiden Soeharto atau Palangkaraya, Kalimantan Tengah di masa Presiden Soekarno. IKN bahkan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Namun, dukungan untuk Jokowi ini sejatinya belum sepenuhnya bulat. Rakyat sebagai pemilik negeri ini seolah tak disapa sepenuh hati untuk mengetahui sejauhmana urgensi IKN harus berdiri. DPR pun belum cukup sebagai simbol deliberasi atau untuk mewakili isi kebatinan publik. Kesenjangan inilah yang membuat publik seperti dikatakan Leon Festinger, psikolog sosial AS, mengalami disonansi kognitif. Publik tak mendapatkan alasan kuat. Yang terjadi, kebenaran akan isu IKN datang dari berbagai perspektif, bukan langsung dari sumber inti. Masih ada celah besar antara idealitas publik dengan realitas.
Sementara di level ASN, isu kepindahan ke Bumi Nusantara juga belum menjadi sesuatu yang keren alias membanggakan. Sebaliknya, IKN seolah masih menjadi momok. Pemerintah lewat Kementerian PAN RB memang telah menata skema dan skenario penempatan. Namun siapa saya yang berangkat berikut kepastian waktu juga belum pernah clear.
Melihat Upacara HUT ke-79 RI yang akhirnya bisa terealisasi di IKN, publik memang memberikan apresiasi dan rekognisi atas kehebatan Presiden Jokowi. Namun diyakini atau tidak, IKN saat ini masih terlihat sebatas ambisi Jokowi. Bagi khalayak, IKN baru berkutat pada wilayah imajinasi, belum sepenuhnya menyentuh hati.
Situasi ini sepertinya juga sudah ditangkap oleh Jokowi sendiri. Menyadari banyak pihak berbalik arah maupun masih ragu, Jokowi berulang kali mengecek IKN sambil memboyong puluhan orang berpengaruh. Mulai dari menteri, pimpinan media, pengusaha, artis, influencer hingga politisi. Dalam perspektif komunikasi publik, Jokowi tentu tidak sekadar menjadikan mereka sebagai simbol untuk validasi atas kebijakannya. Lebih dari itu, kehadiran para pesohor itu diharapkan menciptakan kognitif baru bahwa IKN benar-benar urgen dan harus beroperasi.
Berpijak fakta di atas, membumikan IKN agar masuk ke benak dan relung hati rakyat jelas bukan pekerjaan mudah. Ini tentu berpulang dari lahirnya kebijakan IKN sendiri yang belum memiliki representasi kuat di mata rakyat. Seperti diketahui, isu IKN kian mengemuka di era kepemimpinan Jokowi periode kedua. Tak butuh lama, Jokowi berhasil mengonsolidasikan rencananya itu dengan taktis di DPR.
Kendati sempat ada penolakan dari sejumlah fraksi, namun semua mudah teratasi. Regulasi pun dikebut demi mengejar target realisasi. Pada April 2019, Jokowi memutuskan bahwa IKN keluar dari Pulau Jawa, bukan di Jonggol, Jawa Barat seperti yang muncul era Presiden Soeharto atau Palangkaraya, Kalimantan Tengah di masa Presiden Soekarno. IKN bahkan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Namun, dukungan untuk Jokowi ini sejatinya belum sepenuhnya bulat. Rakyat sebagai pemilik negeri ini seolah tak disapa sepenuh hati untuk mengetahui sejauhmana urgensi IKN harus berdiri. DPR pun belum cukup sebagai simbol deliberasi atau untuk mewakili isi kebatinan publik. Kesenjangan inilah yang membuat publik seperti dikatakan Leon Festinger, psikolog sosial AS, mengalami disonansi kognitif. Publik tak mendapatkan alasan kuat. Yang terjadi, kebenaran akan isu IKN datang dari berbagai perspektif, bukan langsung dari sumber inti. Masih ada celah besar antara idealitas publik dengan realitas.
Lihat Juga :
