Hubungan dengan PKB Memanas, PBNU Bakal Panggil Cak Imin

Nur Khabibi

Jum'at, 16 Agustus 2024 - 21:05 WIB

Ketua PBNU, Umarsyah menyebutkan pihaknya akan memanggil Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Foto/SINDOnews/Nur Khabibi

A A A

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan memanggil elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait upaya penyelesaian konflik antara keduanya. Lebih spesifik, Ketua PBNU Umarsyah menyebutkan pihaknya akan memanggil Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selalu Ketua Umum PKB.

"Ketua Umum (PKB) kami akan panggil," ujar Umarsyah di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Baca Juga

Cak Imin Ngadu ke Wapres Ma'ruf: Ada Keinginan Intervensi dari PBNU

Diketahui, beberapa waktu yang lalu Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengaku Jokowi sempat menyinggung hubungan PBNU-PKB.

Terkait pertemuan tersebut, Umarsyah mengaku tidak bermaksud meminta bantuan Jokowi dalam upaya perbaikan hubungan dengan PKB. Ia menegaskan upaya perbaikan ini tidak akan melibatkan pihak eksternal PBNU, termasuk Jokowi.

"Enggak, kami enggak melibatkan pihak luar (Jokowi)," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) taat konstitusi. Cak Imin juga meminta agar PBNU tidak mencampuradukkan masalah partai politik dengan ormas.

Penegasan ini diungkapkan Cak Imin saat merapat ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sore ini, Kamis (15/8/2024).

Dari pantauan di lokasi, Cak Imin tiba 16.13 WIB menggunakan mobil Toyota Velfire dengan pelat nomor B 1033 ZZH. "PBNU saya minta taat konstitusi. Jangan mengaku warga baik kalau enggak taat kontitusi. Enggak ada itu. Enggak ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas-ormas, parpol-parpol," tegas Cak Imin.

Cak Imin juga menegaskan PBNU tidak punya kewenangan konstitusi untuk mencampuri urusan rumah tangga PKB. "Ya kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia engga punya kewenangan konstitusi," tandasnya.

Dia mengaku pertemuan dengan Wapres untuk menyerahkan langsung undangan kegiatan Muktamar PKB yang akan berlangsung pada 24 Agustus 2024. "Undang muktamar PKB," ucap Cak Imin.