Refleksi Kemerdekaan, Asrorun Ni'am Soroti Relasi Politik dan Kehidupan Sehari-hari
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 18:23 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Cak Imin Minta PBNU Taat Konstitusi dan Tak Campur Adukkan Ormas dan Parpol
"Para pendiri bangsa ketemu saling berdiskusi, saling jual beli ide, membangun konsensus-konsensus. Konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadikan Pancasila menjadi dasarnya. Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusionalnya," katanya.
Walau demikian, ketika itu menjadi produk politik yang bersifat dinamis. Sebab, kata dia, fakta sejarah memperlihatkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal. "Kita tidak bisa menutup fakta sejarah itu. Fakta sejarah (lainnya), ada perubahan konstitusi kita," jelasnya.
Di antaranya terjadi perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan setelah prokmasi kemerdekaan, kemudiaan ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. "Kemudiaan sampai Dekrit 1959, ada reformasi bergulir, ada komitken politik untuk mengamandemen UUD. Itu adalah fakta sejarah. Semua aspek itu tidak lepas dari dinamika politik untuk mengonsolidasikan konsensus-konsensus sesuai dengan tantangan zamannya," katanya.
Selain itu, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan terkait dengan memaknai Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya, dalam operasionalnya bisa jadi tidak bisa terlepas dari pandangan subjektif dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.
"Sehingga kita bisa telaah ulang, kita bisa melakukan kontekstualisasi, sehingga ketemu pada titik tengahnya. Menjadi konsensus-konsensus nasional kita," papar Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini.
"Para pendiri bangsa ketemu saling berdiskusi, saling jual beli ide, membangun konsensus-konsensus. Konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadikan Pancasila menjadi dasarnya. Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusionalnya," katanya.
Walau demikian, ketika itu menjadi produk politik yang bersifat dinamis. Sebab, kata dia, fakta sejarah memperlihatkan bahwa Indonesia pernah menjadi negara federal. "Kita tidak bisa menutup fakta sejarah itu. Fakta sejarah (lainnya), ada perubahan konstitusi kita," jelasnya.
Di antaranya terjadi perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan setelah prokmasi kemerdekaan, kemudiaan ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. "Kemudiaan sampai Dekrit 1959, ada reformasi bergulir, ada komitken politik untuk mengamandemen UUD. Itu adalah fakta sejarah. Semua aspek itu tidak lepas dari dinamika politik untuk mengonsolidasikan konsensus-konsensus sesuai dengan tantangan zamannya," katanya.
Selain itu, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan terkait dengan memaknai Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya, dalam operasionalnya bisa jadi tidak bisa terlepas dari pandangan subjektif dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.
"Sehingga kita bisa telaah ulang, kita bisa melakukan kontekstualisasi, sehingga ketemu pada titik tengahnya. Menjadi konsensus-konsensus nasional kita," papar Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini.
Lihat Juga :
