Cak Imin Minta PBNU Taat Konstitusi dan Tak Campur Adukkan Ormas dan Parpol
loading...
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta PBNU taat Konstitusi. Foto/SINDOnews/binti mufarida
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) taat Konstitusi. Cak Imin juga meminta agar PBNU tidak mencampuradukkan masalah partai politik dengan ormas.
Penegasan ini diungkapkan Cak Imin saat merapat ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sore ini, Kamis (15/8/2024).
Dari pantauan di lokasi, Cak Imin tiba 16.13 WIB menggunakan mobil Toyota Velfire dengan pelat nomor B 1033 ZZH. "PBNU saya minta taat konstitusi. Jangan mengaku warga baik kalau enggak taat kontitusi. Enggak ada itu. Enggak ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas-ormas, parpol-parpol," tegas Cak Imin.
Baca juga: Cak Imin: Kiai Manapun Kalau Langgar Konstitusi Akan Kualat
Cak Imin juga menegaskan PBNU tidak punya kewenangan konstitusi untuk mencampuri urusan rumah tangga PKB. "Ya kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia engga punya kewenangan konstitusi," tegasnya.
Cak Imin mengaku, pertemuan dengan Wapres untuk menyerahkan langsung undangan kegiatan Muktamar PKB yang akan berlangsung pada 24 Agustus 2024. "Undang muktamar PKB," tegas Cak Imin.
Cak Imin juga menegaskan dalam pertemuan kali ini tidak ada urusan dengan konflik PBNU. "Ga ada urusannya," tegasnya.
Penegasan ini diungkapkan Cak Imin saat merapat ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat sore ini, Kamis (15/8/2024).
Dari pantauan di lokasi, Cak Imin tiba 16.13 WIB menggunakan mobil Toyota Velfire dengan pelat nomor B 1033 ZZH. "PBNU saya minta taat konstitusi. Jangan mengaku warga baik kalau enggak taat kontitusi. Enggak ada itu. Enggak ada itu namanya rumah tangga campur aduk. Ormas-ormas, parpol-parpol," tegas Cak Imin.
Baca juga: Cak Imin: Kiai Manapun Kalau Langgar Konstitusi Akan Kualat
Cak Imin juga menegaskan PBNU tidak punya kewenangan konstitusi untuk mencampuri urusan rumah tangga PKB. "Ya kalau ikut-ikut ngatur PKB apa urusannya. Dia engga punya kewenangan konstitusi," tegasnya.
Cak Imin mengaku, pertemuan dengan Wapres untuk menyerahkan langsung undangan kegiatan Muktamar PKB yang akan berlangsung pada 24 Agustus 2024. "Undang muktamar PKB," tegas Cak Imin.
Cak Imin juga menegaskan dalam pertemuan kali ini tidak ada urusan dengan konflik PBNU. "Ga ada urusannya," tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
