Jokowi Diminta Kaji Mendalam 10 Nama Capim KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk benar-benar mengkaji 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diterima dari Pansel Capim KPK.

YLBHI juga minta Presiden untuk memperhatikan secara cermat proses seleksi yang telah dijalani pansel.

"Kami perlu mengingatkan kepada Presiden untuk mengevaluasi lagi dan tidak melanggar Undang-undang, soal ada kriteria atau syarat menjadi Ketua KPK di dalamnya,” ungkap Ketua Umum YLBHI Asfinawati, Selasa (3/9/2019). (Baca Juga: Mengenal Profil 10 Capim KPK 2019-2023, Ini Rekam Jejaknya)

Apalagi, menurut Asfinawati, Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK selalu berubah-ubah pernyataannya, salah satunya tentang laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN).

“Kalau kami perhatikan Pansel ini kan berubah-berubah pandangannya tentang LHKPN. Pertama, tidak diperlukan, kemudian mengatakan nanti saja. Tapi di dalam undang-undang, juga ada syarat pendidikan, orang dipilih dulu kemudian ijazahnya diminta kan tidak mungkin. Ijazahnya kalau palsu? Apakah kemudian digugurkan, jadi seharusnya dari awal memang harus sudah dilaksanakan persyaratannya sesuai Undang-undang,” tutur Asfinawati.

Asfinawati menegaska kelembagaan KPK harus berintegritas. Institusi ini bukan hanya mengurusi kasus korupsi biasa, tapi satu korupsi penegak hukum.

"Jadi yang sering kita lupakan mandat pertama adalah penegakan para penegak hukum, kemudian para penyelenggara negara. Karena saat itu korupsi para penegak hukum sedang merajalela, penegak hukumnya juga melakukan korupsi saat Undang-undang KPK dibuat," tuturnya.

Dia menjelaskan di dalam UU KPK, jelas ada syarat-syarat integritas. Salah satunya mengumumkan harta kekayaan.

"Misalnya, seharusnya mengumumkan, bukan menyampaikan kepada satu pihak saja. Umumkan kepada publik, dan salurannya ke LHKPN itu. Pengetahuan itu bisa dibangun, namun integritas bisa dibangun yang sangat teruji adalah bukan pengetahuan tapi integritas. Sebetulnya, Presiden juga menyerahkan dua kali nama-nama sebelum menjadi pimpinan. Kalau 10 nama diberikan kepada Presiden, bukankah itu menjadikan Presiden tukang pos yang mengantarkan ke DPR,” tutur Asfinawati.

YLBHI mengajak pada masyarakat untuk mengungkapkan pandangannya demi masa depan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat yang berpikiran sebagai silent majority, orang yang berpikiran sama kemudian diam saja itu sekarang saatnya untuk bersuara. Karena nasib pemberantasan korupsi ada di Pansel dan korupsi adalah nasib dan menyangkut korupsi,” ungkap Asfinawati