Pemindahan Ibu Kota Dorong Migrasi Angkatan Kerja

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain melihat beban Jakarta sudah terlalu besar sebagai pusat pemerintahan bisnis, keuangan, jasa, bandara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia. Begitu juga beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia.

Pemindahan ibu kota direspons positif Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Menurut dia, kebijakan itu akan mendorong migrasi angkatan kerja ke daerah lain.

"Saya yakin kalau Ibu Kota Negara pindah seperti yang direncanakan akan ada migrasi angkatan kerja ke Indonesia Timur," papar Hasto, Selasa (27/8/2019). (Baca Juga: Jokowi Beberkan Alasan Ibu Kota Harus Dipindah dari Jakarta)

Hasto juga menilai pemindahan ibu kota bisa membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan demografi antara provinsi di Indonesia Timur dan Barat.

"Jika diizinkan Presiden dan rencana pemindahan sudah disetujui DPR, BKKBN siap menjadi yang pertama pindah ke lokasi Ibu Kota Negara baru. Dengan demikian, BKKBN bisa lebih awal membantu mempercepat pola migrasi baru kependudukan di Indonesia," tuturnya,

Menurut dia, bonus demografi selain dipengaruhi oleh kelahiran, juga dipengaruhi oleh migrasi angkatan kerja.

Hasto menegaskan BKKBN siap segera memulai koordinasi dan melihat potensi serta kendala yang ada di lokasi Ibu Kota Negara baru sehingga nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kementerian dan lembaga yang lain.