Mardani PKS Kritisi Golden Visa: Negara Obral Lahan, Rakyat Malah Dilarang Jual Rokok Eceran
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 15:53 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti itu terus, lama-lama kita akan dijajah atas nama pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ia menilai segelintir aturan itu memberikan keuntungan kepada investor tapi tidak berpijak pada kepentingan rakyat kecil. Misalnya, kepada rakyat, pemerintah justru menerbitkan aturan penjualan rokok yang tidak boleh diecer. "Negara jual lahan kulakan dibiarkan dan sah-sah aja, rakyat cuma jual rokok eceran saja dilarang," katanya.
Baca juga: Demi Investasi, Orang Asing Pemegang Golden Visa Bisa Miliki Tanah di Indonesia
Mardani menekankan Pemerintah harus memberi jaminan kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan konflik agraria yang dapat merugikan rakyat. Oleh karenanya ia mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang seimbang untuk menarik investasi dan tetap melindungi hak rakyat.
"Pastinya kita mendukung pertumbuhan ekonomi demi pembangunan nasional, tapi apakah untuk mencapai itu negara lalu mengabaikan hak-hak rakyat," katanya.
"Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi hak-hak masyarakat, jangan serampangan dan terabas sana-sini," tutup Mardani.
Ia menilai segelintir aturan itu memberikan keuntungan kepada investor tapi tidak berpijak pada kepentingan rakyat kecil. Misalnya, kepada rakyat, pemerintah justru menerbitkan aturan penjualan rokok yang tidak boleh diecer. "Negara jual lahan kulakan dibiarkan dan sah-sah aja, rakyat cuma jual rokok eceran saja dilarang," katanya.
Baca juga: Demi Investasi, Orang Asing Pemegang Golden Visa Bisa Miliki Tanah di Indonesia
Mardani menekankan Pemerintah harus memberi jaminan kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan konflik agraria yang dapat merugikan rakyat. Oleh karenanya ia mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang seimbang untuk menarik investasi dan tetap melindungi hak rakyat.
"Pastinya kita mendukung pertumbuhan ekonomi demi pembangunan nasional, tapi apakah untuk mencapai itu negara lalu mengabaikan hak-hak rakyat," katanya.
"Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi hak-hak masyarakat, jangan serampangan dan terabas sana-sini," tutup Mardani.
Lihat Juga :
