Jokowi Minta Pemindahan Ibu Kota Dibahas Secara Detail
Jokowi Minta Pemindahan Ibu Kota Dibahas Secara Detail
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah kembali merapatkan pemindahan ibu kota negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan lokasi pemindahan ibu kota negara semakin mengerucut, yakni di Pulau Kalimantan.
“Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, PU, baik di Kalteng (Kalimantgan Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur), Kalsel (Kalimantan Selatan). Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan,” tutur Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Dia mengingatkan dalam kajian tersebut harus mempertimbangkan potensi kebencanaan. Baik gempa bumi, banjir, daya dukung lingkungan, maupun ketersediaan air. Selain itu juga perlu dikaji ketersediaan lahan untuk infrastruktur, keekonomian, sisi demografi, sosial politik dan pertahanan keamanan.
“Semuanya harus dilihat detail. Sehingga keputusan nanti adalah keputusan benar dalam visi kedepan kita,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Dia juga meminta disiapkan skema pembiayaan, baik dari APBN ataupun non APBN. Termasuk desain kelembagaan yang akan diberikan otoritas untuk memproses pemindahan ibukota negara.
“Yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini,” ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibukota negara adalah keputusannya sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Terlebih lagi pemindahan ini harus dilihat sebagai visi lima sampai 100 tahun yang akan datang dalam berbangsa dan bernegara.
“Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota. Dipelajari faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin. Sebaliknya faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil,” tuturnya.
“Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, PU, baik di Kalteng (Kalimantgan Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur), Kalsel (Kalimantan Selatan). Nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan,” tutur Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Dia mengingatkan dalam kajian tersebut harus mempertimbangkan potensi kebencanaan. Baik gempa bumi, banjir, daya dukung lingkungan, maupun ketersediaan air. Selain itu juga perlu dikaji ketersediaan lahan untuk infrastruktur, keekonomian, sisi demografi, sosial politik dan pertahanan keamanan.
“Semuanya harus dilihat detail. Sehingga keputusan nanti adalah keputusan benar dalam visi kedepan kita,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Dia juga meminta disiapkan skema pembiayaan, baik dari APBN ataupun non APBN. Termasuk desain kelembagaan yang akan diberikan otoritas untuk memproses pemindahan ibukota negara.
“Yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini,” ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibukota negara adalah keputusannya sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Terlebih lagi pemindahan ini harus dilihat sebagai visi lima sampai 100 tahun yang akan datang dalam berbangsa dan bernegara.
“Saya juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota. Dipelajari faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin. Sebaliknya faktor kunci keberhasilan kita adopsi, kita ambil,” tuturnya.
(dam)
Explore More