Aji Desak Polisi Cari Pelaku Peretasan Media, Ini Alasannya
Senin, 24 Agustus 2020 - 19:17 WIB
loading...
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan variasi serangan siber terhadap media cukup lengkap, seperti doxing, peretasan server, dan masuk content management system (CMS) redaksi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan variasi serangan siber terhadap media cukup lengkap, seperti doxing, peretasan server, dan masuk content management system (CMS) redaksi. Ketua AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan peretasan ini bukan tindakan iseng-iseng.
"Ini terlalu serius. Yang menjadi sasaran, bukan media yang bicara entertainment atau masak-masak. Akan tetapi, media yang menampilkan kritik terhadap pemerintah, khususnya tentang COVID-19," katanya dalam konferensi daring "Melawan Peretasan", Senin (24/8/2020).
Abdul Manan menilai menyatakan ini menimbulkan kesan kuat bahwa serangan ini terstruktur dan terencana. "Pasti bukan dilakukan oleh orang iseng. Pasti dilakukan oleh yang punya niat serius," ucapnya.(Baca juga: Pemerintah Diminta Bersikap Terkait Maraknya Peretasan Media )
Peretasan terhadap media digital menjadi ancaman baru di era demokrasi dan kebebasan pers. AJI Indonesia meminta perusahaan media dan jurnalis yang mengalami serangan siber untuk terbuka. Hal itu untuk mengetahui skala serangan dan mengantisipasinya bersama-sama.
Abdul Manan menuturkan serangan ini menyasarkan pada media-media yang kritis, maka pasti mempunyai intensi yang jelas. Menurutnya, ini menjadi bagian dari upaya meredam sikap kritis media terhadap pemerintah.
"Karena kita tahu sasaran serangan memang pemberitaan yang membuat pemerintah tidak senang. Mempertanyakan obat baru yang dibuat Unair, BIN, dan TNI AD, serta berita-berita lain yang mengesankan pemerintah tidak siap (menangani Covid-19)," katanya.
Serangan siber ini seperti ingin memberikan peringatan agar berhenti mempersoalkan hal-hal yang dilakukan pemerintah di masa pandemi. Ini memang masih perlu dibuktikan karena bisa saja dilakukan oleh pihak yang tidak senang atas pemberitaan tersebut.
Serangan siber ini mungkin juga dilakukan oleh oposisi yang tidak senang terhadap pemerintah. Ini untuk membuat seolah-olah pemerintah yang melakukan. "Itu hanya bisa dibuktikan kalau pemerintah serius mengusut kasus ini. Kalau ini merugikan pemerintah, dia harus membuktikan tidak benar. Kalau tidak, pemerintah punya andil ada di belakang peretasan," katanya.(Baca juga: Usut Kasus Peretasan Media dan Akun Pribadi Tanpa Diskriminasi )
AJI Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan membuktikan bukan pemerintah yang berada di balik kasus ini. Ini menjadi tantangan bagi kepolisian untuk menegakkan hukum. "Salah satunya mencari pelakunya agar kasus serupa tidak terulang dan menepis kecurigaan pemerintah ada di belakangnya," katanya.
"Ini terlalu serius. Yang menjadi sasaran, bukan media yang bicara entertainment atau masak-masak. Akan tetapi, media yang menampilkan kritik terhadap pemerintah, khususnya tentang COVID-19," katanya dalam konferensi daring "Melawan Peretasan", Senin (24/8/2020).
Abdul Manan menilai menyatakan ini menimbulkan kesan kuat bahwa serangan ini terstruktur dan terencana. "Pasti bukan dilakukan oleh orang iseng. Pasti dilakukan oleh yang punya niat serius," ucapnya.(Baca juga: Pemerintah Diminta Bersikap Terkait Maraknya Peretasan Media )
Peretasan terhadap media digital menjadi ancaman baru di era demokrasi dan kebebasan pers. AJI Indonesia meminta perusahaan media dan jurnalis yang mengalami serangan siber untuk terbuka. Hal itu untuk mengetahui skala serangan dan mengantisipasinya bersama-sama.
Abdul Manan menuturkan serangan ini menyasarkan pada media-media yang kritis, maka pasti mempunyai intensi yang jelas. Menurutnya, ini menjadi bagian dari upaya meredam sikap kritis media terhadap pemerintah.
"Karena kita tahu sasaran serangan memang pemberitaan yang membuat pemerintah tidak senang. Mempertanyakan obat baru yang dibuat Unair, BIN, dan TNI AD, serta berita-berita lain yang mengesankan pemerintah tidak siap (menangani Covid-19)," katanya.
Serangan siber ini seperti ingin memberikan peringatan agar berhenti mempersoalkan hal-hal yang dilakukan pemerintah di masa pandemi. Ini memang masih perlu dibuktikan karena bisa saja dilakukan oleh pihak yang tidak senang atas pemberitaan tersebut.
Serangan siber ini mungkin juga dilakukan oleh oposisi yang tidak senang terhadap pemerintah. Ini untuk membuat seolah-olah pemerintah yang melakukan. "Itu hanya bisa dibuktikan kalau pemerintah serius mengusut kasus ini. Kalau ini merugikan pemerintah, dia harus membuktikan tidak benar. Kalau tidak, pemerintah punya andil ada di belakang peretasan," katanya.(Baca juga: Usut Kasus Peretasan Media dan Akun Pribadi Tanpa Diskriminasi )
AJI Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan membuktikan bukan pemerintah yang berada di balik kasus ini. Ini menjadi tantangan bagi kepolisian untuk menegakkan hukum. "Salah satunya mencari pelakunya agar kasus serupa tidak terulang dan menepis kecurigaan pemerintah ada di belakangnya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
