Berantas Overcharging kepada Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Datangi Singapura
Selasa, 30 Juli 2024 - 06:04 WIB
loading...
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan kunjungan kerja ke Singapura. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan kunjungan kerja ke Singapura. Kunjungan kali ini untuk memperkuat kerja sama penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tersebut.
Kunjungan yang dilakukan pada akhir pekan lalu di awali di Kantor Ministry of Foreign Affair (MFA) Singapura. Dalam kesempatan itu, BP2MI memulai pertemuan dengan bertemu perwakilan MFA dan Ministry of Health (MOH) Singapura sekaligus.
Selanjutnya, BP2MI bertemu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, pimpinan asosiasi agen perekrutan pekerja, dan Komunitas Pekerja Migran PMI di Singapura.
Baca juga: Dicecar Bareskrim 22 Pertanyaan, Benny Rhamdani Jelaskan Missleading soal Judi Online
Dalam pertemuan dengan Kemlu dan Kemenkes Singapura, Ketua Delegasi yakni Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Lasro Simbolon mengatakan, kedua negara perlu membentuk Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan hukum kerja sama penempatan dan pelindungan.
Delegasi Singapura Deputy Director Kemlu Mr. Jeff Khoo dan Deputy Director Kemenkes Ms. Priscilia Ang memahami dan mencatat dengan baik usulan tersebut dan akan dibahas lebih lanjut.
Baca juga: Diperiksa 5 Jam Lebih, Benny Rhamdani Dicecar 22 Pertanyaan soal Judi Online
“Kami prihatin dengan realitas sebagian besar pekerja rumah tangga asal RI di Singapura justru direkrut oleh agen Singapura dengan jalur mandiri, yang bagi Indonesia adalah nonprosedural karena tidak sesuai dengan UU 18/2017 dan regulasi terkait lainnya. Otoritas Singapura perlu memberikan atensi serius mengenai hal ini,” tegas Lasro, Senin (29/7/2024).
Lasro menyebut, perlu solusi bersama mengatasi praktik pengenaan pembiayaan yang berlebihan (overcharging). PMI sektor domestik di beberapa negara sudah zero cost. Justru di Singapura, selain menanggung biaya penempatan sendiri, masih dikenakan pemotongan gaji sampai dengan 8 bulan oleh agen di Singapura dan Indonesia. "Praktik overcharging ini harus dihentikan. Ini harus diberantas," tegas Lasro.
Terkait sektor kesehatan, Lasro menyampaikan, apresiasi kepada otoritas Singapura karena untuk pertama kalinya, saat ini terdapat 61 perawat dan sekitar puluhan caregiver telah bekerja di Singapura. Mereka mendapatkan gaji yang cukup memadai, dan pembebanan biaya yang sejauh ini dianggap cukup proporsional.
Diakui jumlah perawat dan caregiver dari Indonesia masih sangat kecil dibanding dari negara pengirim lainnya (seperti Filipina, Srilanka, dan bahkan Myanmar). Kendala utama adalah tantangan kemampuan berbahasa Inggris bagi calon perawat.
"BP2MI, siap membantu memastikan penguatan fasilitasi penempatan perawat dan caregiver ke Singapura untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi,” ujar Deputi Lasro.
Selain skema P to P yang berlaku saat ini, Deputi Lasro juga mengajak pihak Singapura melakukan penempatan dengan skema Government to Government (G to G) sebagaimana yang telah dilakukan dengan Pemerintah Jepang dan Jerman.
Terkait kendala kemampuan Bahasa Inggris, Deputi Lasro secara khusus mengajak pihak Singapura (Kementerian Kesehatan) untuk menjajaki penyelenggaraan satu Pilot Project Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris bagi CPMI perawat dan caregiver yang telah dianggap lulus seleksi administrasi dan kompetensi teknis.
“Pilot Project tersebut dapat dilakukan di Jakarta sebelum berangkat, dengan pembiayaan bersama antara pihak Singapura dan Indonesia,” imbuh Deputi Lasro.
Pihak Singapura menyatakan akan mempelajari dengan baik usulan tersebut dan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk pihak-pihak pemberi kerja.
Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 160.009 Pekerja Migran Indonesia sektor domestik baik melalui skema P to P, maupun melalui jalur mandiri.
Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo menegaskan perlu terus dibangun sinergi dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI.
“Melalui koordinasi Kementerian dan lembaga optimal, Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja yang terbuka di Singapura, terutama sektor terlatih dan profesional seperti perawat, hospitality, dan lain-lain; selain sektor pekerja domestik yang masih sangat dominan saat ini,” tutur Tommy, sapaan Dubes Suryopratomo.
Turut hadir Minister Counsellor Korfung Pelindungan WNI, Yosep Trianugra Tutu, Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura, Tantri Damastuti, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Sukarman, Staf Khusus Kepala BP2MI, Rully Novian.
Kunjungan yang dilakukan pada akhir pekan lalu di awali di Kantor Ministry of Foreign Affair (MFA) Singapura. Dalam kesempatan itu, BP2MI memulai pertemuan dengan bertemu perwakilan MFA dan Ministry of Health (MOH) Singapura sekaligus.
Selanjutnya, BP2MI bertemu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, pimpinan asosiasi agen perekrutan pekerja, dan Komunitas Pekerja Migran PMI di Singapura.
Baca juga: Dicecar Bareskrim 22 Pertanyaan, Benny Rhamdani Jelaskan Missleading soal Judi Online
Dalam pertemuan dengan Kemlu dan Kemenkes Singapura, Ketua Delegasi yakni Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Lasro Simbolon mengatakan, kedua negara perlu membentuk Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan hukum kerja sama penempatan dan pelindungan.
Delegasi Singapura Deputy Director Kemlu Mr. Jeff Khoo dan Deputy Director Kemenkes Ms. Priscilia Ang memahami dan mencatat dengan baik usulan tersebut dan akan dibahas lebih lanjut.
Baca juga: Diperiksa 5 Jam Lebih, Benny Rhamdani Dicecar 22 Pertanyaan soal Judi Online
“Kami prihatin dengan realitas sebagian besar pekerja rumah tangga asal RI di Singapura justru direkrut oleh agen Singapura dengan jalur mandiri, yang bagi Indonesia adalah nonprosedural karena tidak sesuai dengan UU 18/2017 dan regulasi terkait lainnya. Otoritas Singapura perlu memberikan atensi serius mengenai hal ini,” tegas Lasro, Senin (29/7/2024).
Lasro menyebut, perlu solusi bersama mengatasi praktik pengenaan pembiayaan yang berlebihan (overcharging). PMI sektor domestik di beberapa negara sudah zero cost. Justru di Singapura, selain menanggung biaya penempatan sendiri, masih dikenakan pemotongan gaji sampai dengan 8 bulan oleh agen di Singapura dan Indonesia. "Praktik overcharging ini harus dihentikan. Ini harus diberantas," tegas Lasro.
Terkait sektor kesehatan, Lasro menyampaikan, apresiasi kepada otoritas Singapura karena untuk pertama kalinya, saat ini terdapat 61 perawat dan sekitar puluhan caregiver telah bekerja di Singapura. Mereka mendapatkan gaji yang cukup memadai, dan pembebanan biaya yang sejauh ini dianggap cukup proporsional.
Diakui jumlah perawat dan caregiver dari Indonesia masih sangat kecil dibanding dari negara pengirim lainnya (seperti Filipina, Srilanka, dan bahkan Myanmar). Kendala utama adalah tantangan kemampuan berbahasa Inggris bagi calon perawat.
"BP2MI, siap membantu memastikan penguatan fasilitasi penempatan perawat dan caregiver ke Singapura untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi,” ujar Deputi Lasro.
Selain skema P to P yang berlaku saat ini, Deputi Lasro juga mengajak pihak Singapura melakukan penempatan dengan skema Government to Government (G to G) sebagaimana yang telah dilakukan dengan Pemerintah Jepang dan Jerman.
Terkait kendala kemampuan Bahasa Inggris, Deputi Lasro secara khusus mengajak pihak Singapura (Kementerian Kesehatan) untuk menjajaki penyelenggaraan satu Pilot Project Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris bagi CPMI perawat dan caregiver yang telah dianggap lulus seleksi administrasi dan kompetensi teknis.
“Pilot Project tersebut dapat dilakukan di Jakarta sebelum berangkat, dengan pembiayaan bersama antara pihak Singapura dan Indonesia,” imbuh Deputi Lasro.
Pihak Singapura menyatakan akan mempelajari dengan baik usulan tersebut dan mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk pihak-pihak pemberi kerja.
Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 160.009 Pekerja Migran Indonesia sektor domestik baik melalui skema P to P, maupun melalui jalur mandiri.
Duta Besar (Dubes) RI untuk Singapura Suryopratomo menegaskan perlu terus dibangun sinergi dalam penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI.
“Melalui koordinasi Kementerian dan lembaga optimal, Indonesia perlu memanfaatkan peluang kerja yang terbuka di Singapura, terutama sektor terlatih dan profesional seperti perawat, hospitality, dan lain-lain; selain sektor pekerja domestik yang masih sangat dominan saat ini,” tutur Tommy, sapaan Dubes Suryopratomo.
Turut hadir Minister Counsellor Korfung Pelindungan WNI, Yosep Trianugra Tutu, Atase Ketenagakerjaan KBRI Singapura, Tantri Damastuti, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Sukarman, Staf Khusus Kepala BP2MI, Rully Novian.
(cip)
Lihat Juga :
