Pengurus HAPPI Diminta Aktif dalam Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Muh. Rasman Manafi mengajak para pengurus berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia. Terutama dalam penetapan kebijakan 5 hingga 20 tahun ke depan.

"Mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang perannya sangat ditunggu," kata Rasman saat melantik pengurus HAPPI periode 2023-2028 di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (28/7/2024).

Sebelumnya, Rasman Manafi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum HAPPI periode 2023-2028 dalam Kongres Nasional HAPPI ke-IV pada 2023 yang diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin, 27 November 2023.

Selain ketua umum, Kongres Nasional HAPPI ke-IV juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Pelantikan pengurus HAPPI periode 2023-2028 yang didukung PT Pertamina Patra Niaga, berlangsung dengan seminar nasional.

Dalam kesempatan itu, Rasman juga menekankan, jika bicara penataan ruang, saat ini tidak lagi terpisah antara tata ruang darat dan laut. Tata ruang darat dan laut butuh terintegrasi. Sebab, jika tidak selaras akan terjadi konflik. "Terkait ruang sudah terintegrasi dalam satu dokumen. Misalnya di daerah, sudah dalam satu peraturan daerah," ucapnya.

Rasman menyebut, HAPPI adalah miniatur sesungguhnya integrasi disiplin ilmu. "Di sini kesempatan HAPPI untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu dan kepakarannya. Bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan yang ada di darat dan di laut bisa bersinergi," katanya.

Rasman menambahkan, program HPPI ke depan pertama memastikan sertifikasi keahlian. Rasman berharap dalam waktu dekat ahli pesisiran yang dinaungi HAPPI bisa terwujud meski membutuhkan energi, waktu dan perhatian yang juga amanah dari pengurus sebelumnya.

"Kedua, diharapkan peran HAPPI bisa tampil baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kalau kita sudah punya standar keahlian, maka dengan keahlian itu harus dapat mendampingi pemerintah baik pusat maupun daerah bahkan sampai ke level swasta yang menyiapkan dokumen pengelolaan pesisirnya," katanya.

Ketiga, kata Rasman, kolaborasi itu sedang digagas. Dalam waktu dekat pihaknya akan memulai berkolaborasi dengan organisasi sejenis. "Karena tidak mungkin kita bicara misalnya pengolahan hasil laut kalau misalnya kita tidak bicara bagaimana mengonservasi laut. Tidak mungkin kita bicara bagaimana mengonversi laut kalau kita tidak kendalikan daya dukung yang ada di laut. HAPPI memiliki keahlian di situ, kita akan coba masuk," paparnya.

Rasman mengungkapkan, kinerja HAPPI berorientasi panjang ke depan. "Masa pergantian ini kan sesungguhnya akan terus berlangsung setiap lima tahun, akan ada perubahan di daerah dan pusat. Dalam pandangan kami di HAPPI masa ini sangat penting karena kita akan merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan."

Lebih lanjut, HAPPI tidak melakukan perencanaan atau pemanfaatan atau pengendalian sampai monitor, hanya selesai dalam satu periode. Sebagai contoh, kata dia, di laut itu cepat sekali berubahnya. Jika tahun ini bisa satu daerah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, bisa jadi berubah misalnya karena ada insiden tumpahan minyak dari kapal.

Sementara untuk memperbaiki laut tersebut tidak selesai dalam satu periode bahkan 20 tahun. "Nah HAPPI harus masuk di situ, HAPPI sangat strategis untuk memainkan perannya masuk memberikan narasi-narasi kebijakan dalam dokumen perencanaan baik di pusat maupun daerah, 5 bahkan 20 tahun ke depan," katanya.

Sebagai informasi, selain pelantikan pengurus HAPPI, digelar juga Seminar Nasional dengan tema "Peran Strategis HAPPI dalam mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut"

Adapun untuk pemateri, Asdep Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenkomarves Muh. Rasman Manafi, Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut, KKP Suharyanto, dan Ketua Dewan Pakar HAPPI Dietriech G. Bengen.