Indonesia Perlu Siapkan Kompetensi Respons Teknologi AI

Begitu juga teknologi Chatbot yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan otomatis yang merugikan. Misalnya saja dengan melakukan disinformasi secara massal melalui chatbot, yang berisi black campaign pada salah satu pihak untuk menjatuhkan citranya.

Dedi berharap, Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait perlu aktif dalam mengawasi dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan teknologi ini. Menurutnya, membedakan antara konten yang dibuat oleh kecerdasan buatan (AI) dan yang tidak menggunakan AI relatif sulit. Beberapa petunjuk yang dapat digunakan dengan melihat kualitas yang sangat baik dan konsistensi visual dari konten AI, serta kejanggalan dalam konteks atau logika yang disampaikan.

"Verifikasi sumber dan penggunaan alat deteksi lainnya bisa saja memberikan petunjuk tambahan, meskipun belum ada metode yang definitif untuk membedakannya dengan pasti, seiring dengan perkembangan teknologi," imbuhnya.

Ketua Pelaksana Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa ini juga merasa perlunya materi pengenalan AI dimasukkan dalam kurikulum formal di bangku sekolah Indonesia. Menurutnya, AI semakin mempengaruhi banyak aspek kehidupan, dari teknologi hingga pekerjaan. Dengan memasukkan AI ke dalam kurikulum sekolah, siswa dapat memahami dasar-dasar teknologi ini, etika penggunaannya, serta persiapan untuk masa depan di dunia yang semakin terhubung dan serba digital.

Hadirnya AI juga menjadi disrupsi tersendiri bagi ranah penegakan hukum, tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Sebabnya, AI dapat mendukung berbagai tindak kejahatan yang belum sepenuhnya terawasi oleh kemampuan deteksi para penegak hukum dan analisis forensik.

"Semua hal, termasuk AI, memerlukan regulasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam akan implikasi pada etika serta privasi seluruh pihak yang terlibat dalam penggunaannya. Hadirnya AI dalam hidup kita adalah keniscayaan, mau tidak mau kita harus mengikuti trend yang sangat cepat," kata Dedi.