Sosiolog UGM Lihat Dampak Judi Online Sangat Parah
loading...
Dampak dan peredaran judi online (judol) di Tanah Air dinilai sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan. Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Dampak dan peredaran judi online (judol) di Tanah Air dinilai sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan. Diperlukan kerja-kerja efektif dalam pemberantasan dan pencegahan judol, salah satunya melalui monitoring.
"(Dampak judi online) sangat parah, bandar dan penjudi cukup besar,” ujar Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman, Jumat (19/7/2024).
Menurut dia, judol membuat orang jadi tidak produktif, berpikir kaya dengan jalan potong kompas tanpa kerja keras, serta boros. Masyarakat menggemari judol karena kemudahan dalam mengakses situs secara daring.
Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani mengatakan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online hanya bagian dari kontrol sosial, hukum, dan kontrol birokratis dari pemerintah kepada masyarakat.
"Menurut saya, satgas saja tidak cukup. Di masyarakat Indonesia, yang jadi masalah bukan Satgasnya, tapi proses monitoring yang jadi masalah," ujar Nadia.
"Pemerintah sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judol, terus siapa yang memonitor? Lintas kementerian, Kemenkumham, apakah polisi ada atau tidak, apakah sudah kerja sama dengan cyber police?" tambahnya.
Nadia juga mempertanyakan, apakah dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengatur sampai sedetail itu. "Jadi bukan hanya masalah membentuk Satgas, tapi siapa yang memonitoring dan mengevaluasi. Itu sangat penting di negara ini," pungkasnya.
"(Dampak judi online) sangat parah, bandar dan penjudi cukup besar,” ujar Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman, Jumat (19/7/2024).
Menurut dia, judol membuat orang jadi tidak produktif, berpikir kaya dengan jalan potong kompas tanpa kerja keras, serta boros. Masyarakat menggemari judol karena kemudahan dalam mengakses situs secara daring.
Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani mengatakan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online hanya bagian dari kontrol sosial, hukum, dan kontrol birokratis dari pemerintah kepada masyarakat.
"Menurut saya, satgas saja tidak cukup. Di masyarakat Indonesia, yang jadi masalah bukan Satgasnya, tapi proses monitoring yang jadi masalah," ujar Nadia.
"Pemerintah sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judol, terus siapa yang memonitor? Lintas kementerian, Kemenkumham, apakah polisi ada atau tidak, apakah sudah kerja sama dengan cyber police?" tambahnya.
Nadia juga mempertanyakan, apakah dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengatur sampai sedetail itu. "Jadi bukan hanya masalah membentuk Satgas, tapi siapa yang memonitoring dan mengevaluasi. Itu sangat penting di negara ini," pungkasnya.
(rca)
Explore More