Isu Presidium Jelang Kongres IKA ITS: Kebutuhan Organisasi atau Gimmick Bagi-bagi Kursi?

Kalau kita pelajari lebih mendalam, sistem organisasi presidium adalah bentuk struktur organisasi dengan kepemimpinan tidak dipegang oleh satu orang saja, melainkan oleh sekelompok orang yang disebut presidium. Presidium ini terdiri atas beberapa anggota yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Sistem ini sering digunakan dalam organisasi non-profit, lembaga pendidikan, atau kelompok kerja yang menginginkan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Sudah banyak contoh di dunia Pendidikan sistem tersebut dijalankan dan pada akhirnya banyak dipenuhi dengan pertikaian yang berkepanjangan (simak berbagai konflik di PTS-PTS di negeri ini).

Apakah cocok dan urgent, sistem organisasi alumni ITS mengadopsi sistem tersebut? Apakah itu prioritas utama, adakah sesuatu yang lebih penting dan genting dari hal tersebut?

Meskipun model kepengurusan dengan presidium beberapa ada role modelnya di Indonesia, kita perlu mengkaji dan mengamati lebih dalam dinamikanya –kendati beberapa hal ditonjolkan adalah distribusi kekuasaan yang merata, keputusan bersama- dalam praktiknya banyak juga kekurangan dan kelemahan sistem presidium. Apalagi tuntutan zaman yang kian cepat dan justru dari hal tersebut menjadi faktor kelemahan baru bagi organisasi. Untuk itu perlu kita refleksikan kepada internal organisasi kealumnian kita, apakah cocok di terapkan atau malah semakin membuat kacau balau tata Kelola serta konflik, sehingga perlu menjadi konsen dan perhatian kita bersama. Untuk itu mari kita coba ulas dari beberapa hal.

Kepemimpinan

Di organisasi dengan sistem presidium, kita akan menjumpai kondisi kurangnya kepemimpinan yang jelas di dalam organisasi, yaitu dengan tidak adanya pemimpin sentral. Hal ini menyebabkan ambiguitas dalam otoritas dan tanggung jawab, dan hal tersebut membuat organisasi mudah kehilangan arah. Dalam situasi krisis atau ketika keputusan cepat diperlukan, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat karena harus melalui diskusi dan konsensus di antara semua anggota presidium, bahkan berpotensi terjadinya kebuntuan atau deadlock jika anggota presidium tidak dapat mencapai kesepakatan.

Tata Kelola Organisasi

Dari sisi tata Kelola organisasi atau management di sistim organisasi presidium, mengelola, dan mengoordinasikan tugas di antara banyak orang bisa menjadi sangat rumit, potensi konflik antar anggota presidium dan anggota pengurus bisa meningkat karena perbedaan pendapat dan pendekatan, apalagi muncul berbagai fitnah serta hal negatif lainnya terhadap menyikapi sesuatu, apalagi terdapat conflict of interest dan saling silang kepentingan. Dalam hal Implementasi kebijakan bisa menjadi sulit karena setiap anggota presidium memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana kebijakan tersebut harus dijalankan.

Tanggung Jawab

Bagaimana dengan tanggung jawab organisasi? Dengan tanggung jawab yang tersebar, sulit untuk menegakkan akuntabilitas individu, tanggung jawab yang dibagi-bagi bisa menyebabkan dilusi, di mana tidak ada yang merasa benar-benar bertanggung jawab atas suatu tugas atau keputusan. Apalagi rotasi kepemimpinan dapat mengakibatkan kurangnya kelanjutan dalam jangka panjang untuk program-program yang sedang berjalan, karena variasi gaya kepemimpinan di antara anggota presidium bisa menyebabkan inkonsistensi dalam kebijakan dan pelaksanaan program.

Model kepemimpinan kolektif kolegial yang diusulkan, meskipun mendatangkan angin surga perubahan, dalam praktiknya dapat menghadirkan tantangan yang tidak mudah, terutama dalam hal konsistensi dan kesinambungan program kerja. Kepemimpinan bergantian setiap periode yang hanya beberapa bulan berpotensi menyebabkan kurangnya kontinuitas dan stabilitas dalam implementasi program jangka panjang. Selain itu, pembagian tanggung jawab yang terlalu luas bisa mengakibatkan kebingungan dan tumpang tindih dalam pengambilan keputusan strategis.

Belum lagi kita melihat dinamika kepedulian, ragam, dan gap generasi serta kedewasaan berbagai motif kepentingan dan kepedulian anggota. Usulan tersebut malah bisa menjadi masalah baru dan konflik baru yang bisa menimbulkan perpecahan di komisariat jurusan maupun antarkomisariat jurusan serta pengurus wilayah, baik sebelum kongres, saat kongres dan sesudah kongres.