Ketua BKSAP Fadli Zon Temui Presiden Majelis Umum PBB, Serukan Reformasi PBB
loading...
A
A
A
“Apa pun yang menjadi kesepakatan di PBB harus diterjemahkan pula di level domestik melalui pembahasan dengan Parlemen di tingkat nasional. Untuk itulah, Parlemen perlu pula mengetahui isu-isu dan agenda internasional, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan diplomasi negara,” kata Fadli.
Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi), juga mengharapkan agar organisasi antarparlemen dalam isu korupsi dapat meraih status Pengamat Tetap (Permanent Observer) di Majelis Umum PBB. Setidaknya tiga organisasi antarparlemen, yakni IPU, Parliamentary Assembly of the Mediterranian (PAM), dan Latin American Parliament (Parlatino), telah mendapatkan status Pengamat Tetap di Majelis Umum PBB.
Presiden Majelis Umum PBB, Mr. Dennis Francis, mengakui adanya hubungan erat antara diplomasi global dengan peran parlemen dan mendukung penguatan peran diplomasi parlemen, termasuk melalui IPU. Dalam merespon isu UN Summit for the Future, ia menguraikan sejumlah agenda-agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut akan sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan global di masa depan.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya adalah berkaitan dengan meningkatnya tinggi permukaan air laut hingga anti-microbial resistance (AMR), yang terjadi karena virus, bakteri, parasit, atau jamur menjadi resisten akibat obat-obatan. Selain itu, Presiden Majelis Umum juga menyoroti tantangan penggunaan AI (artificial intelligence) yang telah masif dan pesat. Penggunaan AI memiliki dampak positif tetapi pada saat bersamaan memiliki tantangan untuk pencegahan dampak-dampak negatifnya.
Kunjungan Kehormatan tersebut dilakukan Delegasi BKSAP DPR RI di sela-sela kegiatan IPU – UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development yang dihelat Selasa (16/7/2024). Pada kesempatan tersebut, Ketua BKSAP didampingi oleh Delegasi BKSAP DPR RI yakni Putu Supadma Rudana (F Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) sebagai Pimpinan BKSAP (Wakil Ketua) dan Kamrussamad F Partai Gerindra).
Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi), juga mengharapkan agar organisasi antarparlemen dalam isu korupsi dapat meraih status Pengamat Tetap (Permanent Observer) di Majelis Umum PBB. Setidaknya tiga organisasi antarparlemen, yakni IPU, Parliamentary Assembly of the Mediterranian (PAM), dan Latin American Parliament (Parlatino), telah mendapatkan status Pengamat Tetap di Majelis Umum PBB.
Presiden Majelis Umum PBB, Mr. Dennis Francis, mengakui adanya hubungan erat antara diplomasi global dengan peran parlemen dan mendukung penguatan peran diplomasi parlemen, termasuk melalui IPU. Dalam merespon isu UN Summit for the Future, ia menguraikan sejumlah agenda-agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut akan sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan global di masa depan.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya adalah berkaitan dengan meningkatnya tinggi permukaan air laut hingga anti-microbial resistance (AMR), yang terjadi karena virus, bakteri, parasit, atau jamur menjadi resisten akibat obat-obatan. Selain itu, Presiden Majelis Umum juga menyoroti tantangan penggunaan AI (artificial intelligence) yang telah masif dan pesat. Penggunaan AI memiliki dampak positif tetapi pada saat bersamaan memiliki tantangan untuk pencegahan dampak-dampak negatifnya.
Kunjungan Kehormatan tersebut dilakukan Delegasi BKSAP DPR RI di sela-sela kegiatan IPU – UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development yang dihelat Selasa (16/7/2024). Pada kesempatan tersebut, Ketua BKSAP didampingi oleh Delegasi BKSAP DPR RI yakni Putu Supadma Rudana (F Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) sebagai Pimpinan BKSAP (Wakil Ketua) dan Kamrussamad F Partai Gerindra).
(cip)
Explore More