Minta Pilkada 2024 Diawasi, Menko Polhukam: Calon Tentunya Tak Siap Kalah
Selasa, 09 Juli 2024 - 15:41 WIB
loading...
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta semua pihak untuk mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2024. Foto/SINDOnews/raka dwi novianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta semua pihak untuk mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2024. Sebab, para calon kepala daerah memiliki hubungan emosional yang sangat dekat.
Hal tersebut disampaikan Hadi dalam rapat koordinasi penyelenggara Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Utara (Sumut) pada kanal YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7/2024).
"Pilkada serentak ini harus benar-benar kita awasi, kita dukung pelaksanaannya karena lebih hangat calon gubernur, calon bupati, calon wali kota ini memiliki hubungan emosi yang sangat dekat. Sehingga masing-masing tentunya tidak siap untuk kalah. Namun kita harus memberikan pengertian setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan ada menang," tambahnya.
Baca juga: Di Hadapan Menko Polhukam, Plt Ketua KPU Lapor Kesiapan Pilkada 2024
Hadi mengatakan, perlunya kehadiran tokoh agama masyarakat, dan adat untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pilkada. "Mari kita sama sama untuk bisa menyukseskan pesta demokrasi yang pertama dalam sejarah, yaitu pilkada serentak," kata Hadi.
Selian itu, yang tidak kalah penting yakni TNI, Polri, dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus bisa menjaga netralitasnya. "Nilai nilai netralitas harus ditanamkam dalam diri masing masing individu dan jadikan satu budaya. Serta kesadaran pribadi agar pilkada itu memiliki kualitas. Serta kita terus menjaga integritas agar memiliki legitimasi di mata masyarakat," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Dirinya mengungkapkan bahwa ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat. Pembentukan tersebut sesuai dengan Kepmenko No.10 tahun 2024.
"Dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang didalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," kata Hadi.
Hal tersebut disampaikan Hadi dalam rapat koordinasi penyelenggara Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Utara (Sumut) pada kanal YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7/2024).
"Pilkada serentak ini harus benar-benar kita awasi, kita dukung pelaksanaannya karena lebih hangat calon gubernur, calon bupati, calon wali kota ini memiliki hubungan emosi yang sangat dekat. Sehingga masing-masing tentunya tidak siap untuk kalah. Namun kita harus memberikan pengertian setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan ada menang," tambahnya.
Baca juga: Di Hadapan Menko Polhukam, Plt Ketua KPU Lapor Kesiapan Pilkada 2024
Hadi mengatakan, perlunya kehadiran tokoh agama masyarakat, dan adat untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pilkada. "Mari kita sama sama untuk bisa menyukseskan pesta demokrasi yang pertama dalam sejarah, yaitu pilkada serentak," kata Hadi.
Selian itu, yang tidak kalah penting yakni TNI, Polri, dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus bisa menjaga netralitasnya. "Nilai nilai netralitas harus ditanamkam dalam diri masing masing individu dan jadikan satu budaya. Serta kesadaran pribadi agar pilkada itu memiliki kualitas. Serta kita terus menjaga integritas agar memiliki legitimasi di mata masyarakat," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. Dirinya mengungkapkan bahwa ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat. Pembentukan tersebut sesuai dengan Kepmenko No.10 tahun 2024.
"Dalam rangka mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang didalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," kata Hadi.
(cip)
Lihat Juga :
