Budi Santoso Dipecat seusai Tolak Dokter Asing, PKS: Kampus Merdeka Hanya Nama Belaka
loading...
Pemecatan Dekan Fakultas Kesehatan (FK) Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso dari jabatannya disoroti DPR. Foto/Instagram budi_bus_santoso
A
A
A
JAKARTA - Pemecatan Dekan Fakultas Kesehatan (FK) Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso dari jabatannya disoroti Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes. Pasalnya, pemecatan itu terjadi setelah Budi menolak inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Menurut Fahmy, kebebasan berpendapat dan mengkritik di dunia akademisi telah berakhir bila pemecatan Budi tersebut berkaitan dengan penolakan wacana naturalisasi dokter asing ke Indonesia. “Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," ujar Fahmy dalam keterangannya dikutip, Minggu (7/7/2024).
Dia berpendapat, dunia akademisi akan menjadi kerdil dan tak ada lagi dosen hingga guru besar menyampaikan pikiran kritis. Ia pun menilai, slogan Kampus Merdeka hanya sebatas nama belaka.
Baca juga: Dekan FK Unair Dipecat Gegara Tolak Dokter Asing, Para Dekan Se-Indonesia Bereaksi!
"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” ungkapnya.
Berkaitan dengan wacana impor dokter asing, Fahmy menilai, pemerintah harus menggalakkan program mutu pendidikan Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh Indonesia.
"Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah," kata Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) V meliputi Kabupaten Bogor ini.
Dia menilai, kebijakan impor dokter asing tentu menuai kontroversi dan mengancam eksistensi dokter-dokter dalam negeri. "Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri," pungkasnya.
Menurut Fahmy, kebebasan berpendapat dan mengkritik di dunia akademisi telah berakhir bila pemecatan Budi tersebut berkaitan dengan penolakan wacana naturalisasi dokter asing ke Indonesia. “Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," ujar Fahmy dalam keterangannya dikutip, Minggu (7/7/2024).
Dia berpendapat, dunia akademisi akan menjadi kerdil dan tak ada lagi dosen hingga guru besar menyampaikan pikiran kritis. Ia pun menilai, slogan Kampus Merdeka hanya sebatas nama belaka.
Baca juga: Dekan FK Unair Dipecat Gegara Tolak Dokter Asing, Para Dekan Se-Indonesia Bereaksi!
"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” ungkapnya.
Berkaitan dengan wacana impor dokter asing, Fahmy menilai, pemerintah harus menggalakkan program mutu pendidikan Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh Indonesia.
"Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah," kata Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) V meliputi Kabupaten Bogor ini.
Dia menilai, kebijakan impor dokter asing tentu menuai kontroversi dan mengancam eksistensi dokter-dokter dalam negeri. "Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
