Revisi UU Polri Harus Dilihat Secara Objektif
Minggu, 30 Juni 2024 - 13:32 WIB
loading...
A
A
A
"Berangkat dari 3 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri perlu disempurnakan. Dengan demikiam ke depan Polri dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya mempunyai dasar hukum kuat dalam menghadapi tantangan tugas yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital," ungkapnya.
"Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini," tambahnya.
Dia berharap seluruh anggota ARUN mendorong masyarakat lebih bijak dan kritis dalam menyikapi perubahan undang-undang. Selain itu juga bisa memahami urgensi dan tujuan Revisi UU Polri dalam konteks hukum dan transformasi negara.
"Persoalan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak dapat dilepaskan dari konsepsi ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional. Menjadi catatan penting bahwa kondisi saat ini menunjukkan lemahnya fungsi kewaspadaan nasional," ungkap Bob.
"Tidak dapat dipungkiri, pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan telah menyisakan persoalan krusial yakni melemahnya fungsi kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional sangat berhubungan dengan kemampuan negara meningkatkan ketahanan nasional. Lemahnya fungsi kewaspadaan nasional setelah pemisahan TNI-Polri ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam menilai eskalasi ancaman," sambungnya.
"Sekarang perubahan revisi UU Polri ketiga. Maka di era transformasi ini kita sudah harus melihat secara objektif perubahan-perubahan ini," tambahnya.
Dia berharap seluruh anggota ARUN mendorong masyarakat lebih bijak dan kritis dalam menyikapi perubahan undang-undang. Selain itu juga bisa memahami urgensi dan tujuan Revisi UU Polri dalam konteks hukum dan transformasi negara.
"Persoalan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak dapat dilepaskan dari konsepsi ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional. Menjadi catatan penting bahwa kondisi saat ini menunjukkan lemahnya fungsi kewaspadaan nasional," ungkap Bob.
"Tidak dapat dipungkiri, pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan telah menyisakan persoalan krusial yakni melemahnya fungsi kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional sangat berhubungan dengan kemampuan negara meningkatkan ketahanan nasional. Lemahnya fungsi kewaspadaan nasional setelah pemisahan TNI-Polri ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam menilai eskalasi ancaman," sambungnya.
(jon)
Lihat Juga :
