KKP Imbau Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Perhatikan Keberadaan Kabel Bawah Laut
loading...
A
A
A
Direktur Kepelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Tri Aris Wibowo menambahkan pihaknya akan melibatkan syahbandar untuk memberikan informasi terhadap kapal-kapal perikanan yang akan menangkap di wilayah perairan Merauke, Papua Selatan.
Berdasarkan data perizinan, kapal perikanan yang menangkap di wilayah Merauke banyak berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan sebagian kecil dari Kepulauan Riau.
Informasi berupa peta lokasi kabel laut yang dicetak oleh Telkom Indonesia akan dipasang di sejumlah Pelabuhan Perikanan yang ada di Pulau Jawa, Maluku, dan sekitaran Papua.
"Untuk jangka pendeknya kami akan memasang peta-peta lokasi kabel ini di pelabuhan-pelabuhan perikanan. Ke depannya mungkin akan memasukan informasi posisi SKKL ke dalam map digital peta laut," bebernya.
Deputy Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom, Johan Eko Prasetyo mengungkap vitalnya SKKL SPMCS bagi sistem telekomunikasi masyarakat Papua Selatan. SKKL tersebut merupakan satu-satunya sehingga jika terjadi kerusakan dapat mengganggu kepentingan masyarakat, layanan pemerintah, hingga kegiatan usaha di Papua Selatan.
"Traffic Merauke itu cukup tinggi mendekati 100 Gbps. Bukan hanya untuk voice tapi juga data, internet dan bisnis. Ketika terjadi gangguan, backup yang kita miliki menggunakan satelit paling bisa memenuhi 6 persenya sehingga akan merepotkan sekali bagi masyarakat," ungkapnya.
Diungkapkannya, Telkom berencana menyiapkan penanda koridor SKKL yang sekaligus dapat difungsikan sebagai rumah ikan. Dengan penanda ini, kapal-kapal nelayan diharapkan tidak masuk ke area zona inti kabel laut. Solusi jangka panjangnya akan dibangun kabel lainnya sehingga tidak hanya bertumpu pada SKKL yang tersedia saat ini.
“Kami akan melibatkan masyarakat sekitar untuk menggelar penanda yang dikamuflase sebagai rumah ikan ini. Salah satunya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang selama ini sudah bekerja dengan KKP,” ulasnya.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Khalid Jusuf menambahkan siap memberikan bantuan pengawasan di area gelaran SKKL. Di sisi lain dia juga meminta operator menyiapkan solusi jangka panjang terhadap keamanan SKKL agar tidak bersinggungan dengan kegiatan penangkapan ikan di masa depan.
Kepala Tim Kerja (Katimja) Pengendalian Pemanfataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP, Didit Eko Prasetiyo menyambut baik rencana pemasangan penanda koridor SKKL dari PT Telkom di perairan Merauke asalkan mematuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang Laut (KKPRL) untuk menghindari konflik kepentingan di laut.
Berdasarkan data perizinan, kapal perikanan yang menangkap di wilayah Merauke banyak berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan sebagian kecil dari Kepulauan Riau.
Informasi berupa peta lokasi kabel laut yang dicetak oleh Telkom Indonesia akan dipasang di sejumlah Pelabuhan Perikanan yang ada di Pulau Jawa, Maluku, dan sekitaran Papua.
"Untuk jangka pendeknya kami akan memasang peta-peta lokasi kabel ini di pelabuhan-pelabuhan perikanan. Ke depannya mungkin akan memasukan informasi posisi SKKL ke dalam map digital peta laut," bebernya.
Deputy Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom, Johan Eko Prasetyo mengungkap vitalnya SKKL SPMCS bagi sistem telekomunikasi masyarakat Papua Selatan. SKKL tersebut merupakan satu-satunya sehingga jika terjadi kerusakan dapat mengganggu kepentingan masyarakat, layanan pemerintah, hingga kegiatan usaha di Papua Selatan.
"Traffic Merauke itu cukup tinggi mendekati 100 Gbps. Bukan hanya untuk voice tapi juga data, internet dan bisnis. Ketika terjadi gangguan, backup yang kita miliki menggunakan satelit paling bisa memenuhi 6 persenya sehingga akan merepotkan sekali bagi masyarakat," ungkapnya.
Diungkapkannya, Telkom berencana menyiapkan penanda koridor SKKL yang sekaligus dapat difungsikan sebagai rumah ikan. Dengan penanda ini, kapal-kapal nelayan diharapkan tidak masuk ke area zona inti kabel laut. Solusi jangka panjangnya akan dibangun kabel lainnya sehingga tidak hanya bertumpu pada SKKL yang tersedia saat ini.
“Kami akan melibatkan masyarakat sekitar untuk menggelar penanda yang dikamuflase sebagai rumah ikan ini. Salah satunya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang selama ini sudah bekerja dengan KKP,” ulasnya.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP, Khalid Jusuf menambahkan siap memberikan bantuan pengawasan di area gelaran SKKL. Di sisi lain dia juga meminta operator menyiapkan solusi jangka panjang terhadap keamanan SKKL agar tidak bersinggungan dengan kegiatan penangkapan ikan di masa depan.
Kepala Tim Kerja (Katimja) Pengendalian Pemanfataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP, Didit Eko Prasetiyo menyambut baik rencana pemasangan penanda koridor SKKL dari PT Telkom di perairan Merauke asalkan mematuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang Laut (KKPRL) untuk menghindari konflik kepentingan di laut.
