Bertemu Amien Rais, Ketua DPD Dukung Presiden Kembali Ditunjuk MPR
loading...
Ketua DPD AA LaNyalla Mattalitti bertemu Amien Rais di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024). FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mattalitti mendukung wacana amendemen UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli. Salah satu amandemen itu mengenai penunjukan Presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada MPR, sehingga tidak perlu terlibat lagi secara langsung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Ya kita memang menjalankan itu. Kita harus ingat, kita ini punya Pancasila. Yang keempat itu jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, MPR. Jadi tidak libatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR, dia memilih anggota DPR yang pileg," kata LaNyalla usai bertemu Amien Rais di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
LaNyalla menilai sudah saatnya saat ini untuk mengembalikan pilpres ke MPR. Sebab, kata dia, rakyat ternyata sangat mudah dibeli dalam kontestasi pemilu.
"Jadi kita sudah waktunya ini untuk mengembalikan pilpres itu di MPR. Supaya tidak melibatkan yang rakyat yang dulu pemikirannya Prof Amien, tidak bisa dibeli. Ternyata mudah sekali dibeli. Tapi akhirnya bagaimana? Nah ini yang harus kita luruskan," ujarnya.
Kemudian, LaNyalla meminta agar publik tak menganggap penunjukan Presiden oleh MPR sebagai tanda kemunduran demokrasi. Dia menyebut demokrasi tidak pernah dijalankan di era Orde Lama dan Orde Baru.
"Pada zaman dulu itu yang namanya Orde Lama, Orde Baru itu belum menjalankan demokrasi. Dan sekarang ini baru kita mau jalankan. Jadi kita tidak usah lagi berdebat di sana. Kita punya naskah akademik, silakan. Silakan sidang istimewa, nanti kita bersama-sama anggota DPD, ada juga anggota MPR juga punya usulan seperti itu," katanya.
Menurutnya, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada MPR, sehingga tidak perlu terlibat lagi secara langsung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Ya kita memang menjalankan itu. Kita harus ingat, kita ini punya Pancasila. Yang keempat itu jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, MPR. Jadi tidak libatkan rakyat. Rakyat sudah menyerahkan kepada MPR, dia memilih anggota DPR yang pileg," kata LaNyalla usai bertemu Amien Rais di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
LaNyalla menilai sudah saatnya saat ini untuk mengembalikan pilpres ke MPR. Sebab, kata dia, rakyat ternyata sangat mudah dibeli dalam kontestasi pemilu.
"Jadi kita sudah waktunya ini untuk mengembalikan pilpres itu di MPR. Supaya tidak melibatkan yang rakyat yang dulu pemikirannya Prof Amien, tidak bisa dibeli. Ternyata mudah sekali dibeli. Tapi akhirnya bagaimana? Nah ini yang harus kita luruskan," ujarnya.
Kemudian, LaNyalla meminta agar publik tak menganggap penunjukan Presiden oleh MPR sebagai tanda kemunduran demokrasi. Dia menyebut demokrasi tidak pernah dijalankan di era Orde Lama dan Orde Baru.
"Pada zaman dulu itu yang namanya Orde Lama, Orde Baru itu belum menjalankan demokrasi. Dan sekarang ini baru kita mau jalankan. Jadi kita tidak usah lagi berdebat di sana. Kita punya naskah akademik, silakan. Silakan sidang istimewa, nanti kita bersama-sama anggota DPD, ada juga anggota MPR juga punya usulan seperti itu," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
