Romo Magnis: Hukum Kini Dijadikan Pemerintah untuk Bungkam Pihak Tak Bersahabat
loading...
Guru Besar STF Driyakarya Franz Magnis Suseno menjadi pembicara pada diskusi publik bertajuk Hukum Sebagai Senjata Politik yang digelar di Grha STR, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024). Foto: SINDOnews/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar STF Driyakarya Franz Magnis Suseno menggambarkan situasi hukum terkini yang terjadi di kalangan masyarakat. Hukum saat ini justru digunakan sebagai alat penguasa untuk membungkam mereka yang tidak bersahabat dengan pemerintah.
Ini dia ungkapkan ketika menanggapi kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Romo Magnis menilai tak salah jika ada yang berpandangan bahwa proses hukum tersebut dilakukan lantaran sikap Hasto yang kritis terhadap pemerintah.
"Itu dalam masyarakat, termasuk saya ada kesan bahwa dalam pilihan mereka yang diperiksa KPK ada perbedaan yaitu mereka yang tidak bersahabat dengan pemerintah akan cepat-cepat diperiksa. Sedangkan yang lain-lain sepertinya tidak jadi apa-apa. Saya tidak bisa menilai apa ini betul," ujar Romo Magnis di sela-sela diskusi publik bertajuk 'Hukum Sebagai Senjata Politik' yang digelar di Grha STR, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).
Filusuf sekaligus Rohaniawan ini juga memberikan kritik keras terhadap KPK yang saat ini terlihat tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara independen.
"KPK sudah lama agak dikebiri dan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang pernah dijalankan," ucapnya.
Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir bersikap kritis terhadap pemerintah. Kebebasan itu telah diatur dalam negara yang menerapkan sistem demokratis ini.
"Saya kira penting sekali, kita jangan menyerahkan kebebasan demokratis yang sampai sekarang masih ada. Kami masih bisa mengatakan sesuatu ada keterbatasan, meskipun ada kemungkinan juga ditarik ke pengadilan dan sebagainya," tuturnya.
Romo Magnis juga mengajak kalangan akademisi untuk tidak diam dan ikut mengkritisi penguasa apabila ada cara-cara yang tak sesuai dijalankan.
"Kami kaum akademisi harus bicara kalau merasa perlu bicara, Kami tidak bicara atas kepentingan kami sendiri, kami bicara atas kepentingan bangsa Indonesia, terutama juga kepentingan orang-orang kecil yang harusnya mendapat suara oleh partai-partai, tapi kita tidak melihat partai-partai membela orang kecil," ungkapnya.
Ini dia ungkapkan ketika menanggapi kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Romo Magnis menilai tak salah jika ada yang berpandangan bahwa proses hukum tersebut dilakukan lantaran sikap Hasto yang kritis terhadap pemerintah.
"Itu dalam masyarakat, termasuk saya ada kesan bahwa dalam pilihan mereka yang diperiksa KPK ada perbedaan yaitu mereka yang tidak bersahabat dengan pemerintah akan cepat-cepat diperiksa. Sedangkan yang lain-lain sepertinya tidak jadi apa-apa. Saya tidak bisa menilai apa ini betul," ujar Romo Magnis di sela-sela diskusi publik bertajuk 'Hukum Sebagai Senjata Politik' yang digelar di Grha STR, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).
Filusuf sekaligus Rohaniawan ini juga memberikan kritik keras terhadap KPK yang saat ini terlihat tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara independen.
"KPK sudah lama agak dikebiri dan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang pernah dijalankan," ucapnya.
Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir bersikap kritis terhadap pemerintah. Kebebasan itu telah diatur dalam negara yang menerapkan sistem demokratis ini.
"Saya kira penting sekali, kita jangan menyerahkan kebebasan demokratis yang sampai sekarang masih ada. Kami masih bisa mengatakan sesuatu ada keterbatasan, meskipun ada kemungkinan juga ditarik ke pengadilan dan sebagainya," tuturnya.
Romo Magnis juga mengajak kalangan akademisi untuk tidak diam dan ikut mengkritisi penguasa apabila ada cara-cara yang tak sesuai dijalankan.
"Kami kaum akademisi harus bicara kalau merasa perlu bicara, Kami tidak bicara atas kepentingan kami sendiri, kami bicara atas kepentingan bangsa Indonesia, terutama juga kepentingan orang-orang kecil yang harusnya mendapat suara oleh partai-partai, tapi kita tidak melihat partai-partai membela orang kecil," ungkapnya.
(jon)
