Afriansyah Noor Tuding Ada Peran Yusril dalam Pencopotan Sekjen PBB

Meski demikian, Afriansyah merasa janggal lantaran Yusril memimpin rapat penentuan Pj Ketua Umum itu. Padahal, Yusril telah menyatakan mundur dari pimpinan PBB. Atas dasar itu, polemik timbul kembali.

"Cuma karena ingin suasana kondusif, saya menenangkan pendukung saya 'sudahlah enggak usah ribut-ribut', kemudian kita bersepakat, yang mencoblos pun Pak Yusril, jadi unsur yang mencoblos dari DPP itu Pak Yusril, harusnya bisa salah satu wakil ketua umum atau siapa, tapi karena saya juga tidak menginginkan tidak ada ribut-ribut saya bilang sudah lah," katanya.

Setelah terpilih Fahri, Afriansyah mengungkap ada pihak yang mengaku diutus oleh Yusril Ihza Mahendra datang ke Kantor DPP PBB untuk meminta kop surat dan stempel kepada kepala sekretariat pada Senin 20 Mei 2024.

Afriansyah pun merasa janggal dengan kondisi tersebut, alhasil meminta kepada kepala sekretariat untuk memastikan kepada Yusril Ihza Mahendra.

"WA-nya saya masih simpen screenshootnya, betul yang menyuruh adalah Pak Yusril meminta kop surat dengan stempel. Saya tidak punya pretensi, tidak punya pikiran apa-apa, tidak ada, tidak ada prasangka apa-apa, udah kasih," kata dia.

Namun, kata Afriansyah, kop surat dan stempel itu dijadikan sampul untuk menyerahkan surat perubahan susunan pengurus DPP PBB termasuk Afriansyah Noor sebagai Sekjen ke Kemenkumham. Ia mengetahui kabar tersebut dari orang yang dia kenal di Kemenkumham kalau ternyata nama dia sudah diganti dari kursi Sekjen PBB.

"Apa yang terjadi, yang terjadi adalah ada surat pengajuan usulan oleh ketua umum Yusril Ihza dengan wakil sekjen. Saya ketawa saja, bisa nggak saya minta surat usulan itu? Mereka nggak kasih," tutur dia.

"Harusnya yang mengusulkan itu ketua umum yang lama dan sekjen, kenapa sekjen tidak ada? Mereka lapor 'bang, nama abang diganti' kata teman-teman Kumham, saya ketawa aja. 'oh begitu' saya bilang. Tapi karena saya nggak punya bukti apa-apa, saya diam aja. Saya nggak percaya," sambungnya.

Atas kondisi ini, Afriansyah menilai kalau ada kejanggalan dari penetapan jabatan Sekjen DPP PBB yang baru dengan penunjukan Mohammad Masduki. Pasalnya, kata Afriansyah, dalam surat usulan ke Kemenkumham itu ada tanda tangan dari Yusril Ihza Mahendra yang sudah bukan lagi sebagai Ketua Umum PBB.