KPK Upayakan Pemberkasan Dugaaan TPPU SYL Selesai Secepatnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupayakan sesegera mungkin menyelesaikan pemberkasan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) . Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika ketika merespons permintaan SYL kasus dugaan TPPU-nya segera disidangkan.

"Untuk TPPU SYL kami berupaya untuk bisa diselesaikan secepat mungkin. Tentunya itu berdasarkan kebutuhan dari penyidikan. Apabila alat buktinya sudah tercukupi semua, tidak ada alasan untuk tidak disegerakan berkas perkaranya ke penuntutan," ujar Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/6/2024).



Terkait menetapkan tersangka baru dalam kasus TPPU itu, Tessa belum bisa berkomentar. Menurutnya, penetapan tersangka baru nantinya berdasarkan kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan.

"Kita tunggu aja nanti hasil penyidikan maupun keterangan para saksi maupun tersangka di persidangan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, SYL meminta kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang saat ini dalam proses penyidikan KPK segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan SYL setelah menyampaikan tanggapan kepada saksi yang dihadirkan pada sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

SYL menyatakan saat ini usianya memasuki 70 tahun. Ia pun menginginkan proses hukum dugaan TPPU segera selesai.

"Izin Yang Mulia, dengan umur saya yang 70 tahun, saya bermohon kalau mungkin ada proses TPPU bisa dilanjutkan atau jangan ditunda," kata SYL di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 3 Mei 2024.

"Saya makin kurus ini. Oleh karena itu, sekiranya boleh, namanya bermohon, peradilan TPPU itu bisa dilanjutkan saja atau seperti apa Pak. Ini cuma bermohon saja. Terima kasih," sambung SYL.

Permintaan SYL itu pun kemudian direspons Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh. Menurutnya, terkait pelimpahan berkas penyidikan bukan tugas dari pengadilan.



Lebih lanjut, Hakim Rianto pun menjelaskan pengadilan tidak bisa menugaskan penyidik untuk segera menyelesaikan penyidikan.

"Ini kan kami tidak bisa memerintah. Pengadilan itu pasif ya, bukan aktif memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan semua perkara ke pengadilan, ndak. Itu adalah hak penyidikan dan penuntutan tentunya," tutup Hakim Rianto.