alexametrics

Jelang Pencoblosan, PP Muhammadiyah Sampaikan Sejumlah Pesan

loading...
Jelang Pencoblosan, PP Muhammadiyah Sampaikan Sejumlah Pesan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berpesan kepada seluruh penyelenggara, pengawas, partai politik, pasangan capres dan cawapres, aparatur keamanan, media massa agar tetap melakukan ikhtiar yang terbaik sesuai fungsi masing-masing dalam menyuksesk
A+ A-
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Ormas Islam itu berharap, pemilu terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berpesan kepada seluruh penyelenggara, pengawas, partai politik, pasangan capres dan cawapres, aparatur keamanan, media massa agar tetap melakukan ikhtiar yang terbaik sesuai fungsi masing-masing dalam menyukseskan pemilu.

"Harus dipastikan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar dan terselenggara dengan sebaik-sebaiknya tanpa kecurangan dan penyimpangan," ujar Haedar dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammdiyah, Menteng, Jakarta, Senin (15/4/2019).



(Baca juga: Sudah Masa Tenang, KPU Sebut yang Kampanye di Medsos Kena Sanksi)Selanjutnya, Haedar juga berpesan kepada semua pihak agar menggunakan hari-hari menjelang dan sesudah pemilihan sebagai peluang terbaik untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang betul-betul tenang, aman, damai dan baik.

Haedar berharap semua komponen bangsa memanfaatkan waktu yang baik tersebut sebagai momentum menumbuhkan spritualitas kolektif untuk merekat ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi ketegangan politik sehingga pada hari pelaksanaan pemilu benar-benar kondusif.

Selain itu, lanjut Haedar, para penyelenggara pemilu dan institusi terkait agar bekerja secara profesional, netral, terpercaya, jujur dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman dan rahasia dan terpenuhi hak politiknya.

"Penyelenggara pemilu harus berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku, sekaligus dapat menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi melalui penyelenggara yang seksama dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan kontitusional," pungkasnya.
(kri)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak