Resmi Hadir di 24 Provinsi, MCM Diminta Konkret Berkontribusi

JAKARTA - Untuk menghadapi situasi-situasi yang bertentangan dengan fungsi masjid sesungguhnya, Masyarakat Cinta Masjid (MCM) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus pengukuhan 13 DPW baru.

"Alhamdulillah, dalam jangka waktu singkat, MCM sudah genap berdiri di 24 provinsi. Saya rasa momentum ini memberikan gambaran yang jelas bahwa masih banyak masyarakat yang mencintai masjid," ujar Ketua Umum MCM, Wishnu Dewanto di sela-sela pembukaan Rapimnas MCM di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Pada Rapimnas ini pula, lanjut Wishnu, para pimpinan pengurus akan dibekali dan diberi catatan untuk menghadapi situasi-situasi yang bertentangan dengan fungsi masjid sesungguhnya. Hal ini juga ditekankan Ketua Dewan Pembina MCM, Budi Karya Sumadi. Tindakan pelencengan fungsi masjid sebagai tempat beredarnya hoaks, erat kaitannya dengan Pilpres dan Pileg yang akan datang.

"Kita tahu bahwa NKRI harga mati, NKRI harus kita pertahankan sebagai bagian yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara, ada yang membuat langkah-langkah kurang elok, karena itu kami akan memberikan suatu catatan yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi ini," tegas Budi Karya.

Bagi pihak-pihak yang berkontestasi di pemilu 2019 ini diharapkannya dapat seiring dengan ajaran Islam dan tidak memanfaatkan masjid sebagai upaya memobilisasi dan menggiring orang untuk kepada salah satu calon.

Setelah mengukuhkan 13 DPW MCM, Budi Karya berpesan agar pengurus DPW yang baru dikukuhkan bisa berkontibusi nyata. "Harus ada yang dilakukan oleh pengurus wilayah. Kalau kita bisa berkontribusi lima sampai 10% saja, yang penting konkret," ujar Budi Karya.

Ketua Dewan Penasehat MCM, Wiranto yang juga hadir dalam acara ini pun sepakat jika hoaks sudah sampai dalam tingkatan menjerumuskan. "Makanya kita lawan terus hoaks. Tema Rapimnas ini juga bagus, dimana dengan cinta pasti akan terbentuk ukhuwah," ujar Menkopolhukam ini.

Dalam kesempatan ini, 13 DPW MCM yang dikukuhkan, masing-masing adalah DPW Aceh, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara.